Intisari-Online.com - Sebagian besar rakyat Timor Leste menyebut Indonesia penjajah di tanah leluhur mereka selama puluhan tahun.
Timor Timur resmi memisahkan diri dari Indonesia sejak 20 Mei 2002 atau pasca-refrendum.
Artinya, negara berdaulat yang bertetangga dengan Provinsi NTT ini sudah berusia 18 tahun.
Negara kecil yang berada di ujung Pulau Timor ini dulu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saat masih bergabung dengan Indonesia, wilayah negara ini bernama Timor Timur dan menjadi provinsi ke-27.
Pada 30 Agustus 1999, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia.
Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri kependudukan mereka sebagai Warga Negara Indonesia.
Memberikan jalan bagi rakyat Timor Leste untuk meraih kemerdekaan.
Namun, setelah puluhan tahun menganggap Indonesia sebagai penjajah kejam dan pembantai, ada satu dan lain hal yang membuat Timor Leste memuji Indonesia.
Melansir Arab News (25 Mei 2018), mantan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri mengatakan bahwa setelah hampir dua dekade berpisah dari Indonesia, hubungan negara dengan tetangganya terus menguat meskipun ada beberapa masalah yang belum terselesaikan.
Alkatiri menjabat sebagai perdana menteri pertama Timor Leste dari 2002 hingga 2006.
Alkatiri mengatakan bahwa Indonesia "adalah pendukung terbesar kami."
Dalam wawancara eksklusif dengan Arab News di sebuah hotel dekat markas besar partai Fretilin pada tahun 2018 lalu, Alkatiri, sekretaris jenderal Fretilin, menggambarkan hubungan Timor Timur dengan mantan penjajahnya sebagai "luar biasa, sangat baik."
“Kami masih memiliki beberapa masalah yang tertunda, seperti perbatasan laut dan darat di Oecussi,” katanya.
Pernyataannya merujuk pada eksklave pesisir Timor Timur yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia, yang terletak di bagian barat Pulau Timor.
Timor Leste terletak di bagian timur pulau itu.
Oecussi adalah zona administratif khusus dan telah ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus dengan Alkatiri sebagai presidennya.
Alkatiri mengatakan kedua negara perlu segera menyelesaikan masalah perbatasan karena akan sulit untuk menetapkan perbatasan laut di Laut Sawu tanpa batas darat yang ditandai dengan jelas.
“Tetapi niat baik dari kedua pemerintah ada di sana,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan Timor Leste secara berturut-turut akan terus memperkuat hubungan antara kedua negara.
Alkatiri menyebut Indonesia sebagai "pendukung terbesar" Timor Leste dalam upayanya menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN ketika didirikan pada tahun 1967, dan dianggap sebagai pemimpin de facto.
Indonesia mendukung tawaran ASEAN untuk Timor Leste ketika Timor Leste secara resmi mengajukan permohonannya pada tahun 2011 selama Indonesia menjadi pemimpin ASEAN.
Singapura, ketua saat itu, enggan untuk menyambut Timor Leste ke dalam blok itu.
Tetapi, Singapura mengatakan mengharapkan Timor Leste memenuhi persyaratan untuk mengizinkannya menjadi anggota.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan setelah menjadi tuan rumah KTT para pemimpin ASEAN pada bulan April 2018 bahwa topik tersebut telah dibahas selama forum.
Tetapi "tidak ada diskusi yang diperpanjang tentang masalah tersebut dalam pertemuan ini."
Alkatiri mengatakan bahwa keanggotaan ASEAN adalah "mimpi yang sangat panjang".
Sejauh tahun itu, Timor Leste telah memenuhi dua persyaratan untuk menjadi anggota ASEAN: Negara tersebut terletak di Asia Tenggara dan memiliki kedutaan besar di 10 negara anggota.
“Ini salah satu dari sedikit hal yang menjadi konsensus antara pimpinan Timor Leste, meski ada perbedaan,” ujarnya.
Sementara itu, Xanana Gusmao mengatakan Timor Leste sedang melakukan yang terbaik untuk menjadi anggota ASEAN.
"Kami memahami beberapa negara (anggota) berpikir kami belum siap, tetapi cepat atau lambat, kami akan menjadi anggota," kata Gusmao kepada Arab News dalam wawancara di markas besar partainya Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT).
Alkatiri mengatakan, kebutuhan paling mendesak bagi Timor Leste adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup dasar, seperti perumahan masyarakat dan air bersih.
Untuk diketahui, hampir setengah dari 1,2 juta penduduk Timor Leste masih hidup dalam kemiskinan,
“Ini adalah negara berusia 16 tahun. Kita masih perlu membangun bangsa; Kita perlu perkuat pondasi bangsa, kelembagaan, pondasi politik, semua orang perlu ikut berusaha,” ujarnya.