Melansir americansecurityproject.org (11/7/2016), ketika bersengketa dengan Timor Leste, Australia, seperti China, menolak untuk mengakui yurisdiksi pengadilan internasional yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa terkait penetapan zona maritim.
Saat itu, Timor Leste berargumen dengan didasarkan pada prinsip jarak yang sama dalam Bagian 2 Pasal 15 Hukum Laut yang ditetapkan oleh Konvensi PBB, yang menyatakan :
“Dimana pantai dari dua Negara yang berlawanan atau berdekatan satu sama lain, tidak satupun dari kedua Negara yang berhak, jika gagal kesepakatan diantara mereka yang sebaliknya, untuk memperluas laut teritorialnya melewati garis median yang setiap titiknya berjarak sama dari titik terdekat. pada garis pangkal dari mana luas laut teritorial dari masing-masing negara bagian diukur…
Menurut Undang-Undang Laut tersbeut, Perdana Menteri Timor Leste, Rui Mario de Araujo, berpendapat bahwa semua sumber daya itu milik Timor-Leste, mengingat ladang itu berjarak kurang dari 100 mil dari negaranya, tetapi hampir 300 mil dari Australia.
Setelah pemerintah Australia terus menolak undangan Timor-Leste untuk bernegosiasi, Perdana Menteri Araujo berusaha mengajukan banding ke Kongres dan Departemen Luar Negeri dengan meminta AS untuk terlibat dengan sekutu mereka di Australia untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.