Intisari-Online.com - Invasi Indonesia tahun 1975 menjadikan Timor Leste provinsi ke-27, namun perlawanan dari kelompok pro kemerdekaan terus dilancarkan.
Setelah 24 tahun menjadi bagian dari wilayah Indonesia, akhirnya tahun 1999 Timor Leste diberikan kesempatan untuk mengadakan referendum.
Tanggal 30 Agustus 1999 menjadi hari bersejarah itu. Kemudian hasilnya diumumkan pada 4 September oleh Sekretaris Jenderal PBB.
Berdasarkan pengumuman itu, diketahui mayoritas warga Timor Leste menginginkan kemerdekaan, yaitu 78,5 dari jumlah pemilih.
Rupanya hasil tersebut tidak memuaskan sebagian orang, yang kemudianterjadi penghancuran kota.
Kelompok paramiliter mulai menyerang orang-orang dan membakar di sekitar ibu kota Dili.
Peristiwa itu kini dikenal sebagai krisis Timor Timur 1999, yang diyakini menewaskan sekitar 1.400 warga sipil.
Kemudian pasukan resmi PBB (INTERFET), yang sebagian besar terdiri dari personel Angkatan Pertahanan Australia dikerahkan ke Timor Leste untuk membangun dan memelihara perdamaian.
Sejak saat itu hingga di masa depan, peristiwa tersebut membuat Australia kerap mengklaim dirinya 'pahlawan' bagi Timor Leste, membangun hubungan dengan negara tetanggannya yang berbagi kekayaan minyak.
Karena berkat pasukannya itulah, kekacauan di Timor Leste dapat teratasi.
Tampil bak pahlawan ketika Timor Leste merdeka, rupanya jika menilik ke belakang, justru Australia mendukung Indonesia menginvasi Timor Leste.
Melansir irishtimes.com (25/9/1999), meski mendapat kecaman berulang-ulang oleh Sidang Umum PBB, Jakarta lolos begitu saja menginvasi Timor Leste.
Alasannya yaitu bahwa tidak seorang pun yang penting bersedia untuk melawan persamaan yang berlaku pada Perang Dingin: Indonesia, seperti yang dilihat oleh Barat, adalah benteng melawan penyebaran komunisme.
Tidak peduli pelanggaran hak asasi manusia apa pun yang dilakukan oleh rezim yang didominasi militer di Jakarta, merugikan orang-orang Timor Timur kala itu.
Realitas tersebut terungkap dalam dokumen rahasia internal berlatar belakang PBB berbunyi: “... dengan Vietnam yang masih segar di benak mereka, negara-negara Barat, terutama AS, mendukung aksi Indonesia,”.
Dikutip dari Irish Times, logika Perang Dingin berarti bahwa baik AS maupun Australia lebih dari sekadar menyetujui invasi Indonesia tahun 1975 - mereka secara efektif memberikan lampu hijau.
Sesaat sebelum invasi diluncurkan, Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger berada di Jakarta dan memberikan persetujuan diam-diam kepada penyitaan tersebut.
Dikatakan bahwa pesan yang sama datang dari Australia: Perdana Menteri Partai Buruh Gough Whitlam, dalam kunjungannya ke Jakarta lima bulan setelah kudeta di Lisbon, mengatakan kepada Presiden Suharto bahwa hasil terbaik bagi Timor Lorosa'e adalah menjadikannya bagian dari Indonesia.
Didorong oleh dukungan negara-negara tersebut, Indonesia melancarkan invasi ke Timor Timor, yang sekarang kita kenal sebagai Timor Leste.
Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia tetap menjadi sekutu penting Perang Dingin AS di Asia Tenggara dan dipandang penting bagi stabilitas kawasan setelah kekalahan Vietnam.
AS menjual senjata ke Jakarta dengan muatan kapal, disebut militer Indonesia senang melihat dirinya tumbuh menjadi satu kekuatan regional yang paling kuat, meskipun belum teruji di luar China.
Bagi Australia yang berorientasi Barat, hubungan baik dengan Jakarta merupakan landasan kebijakan luar negeri selama beberapa dekade.
Inti dari kebijakan tersebut adalah ketakutan geo-politik terhadap raksasa yang menguasai wilayah, yang populasinya melebihi jumlah orang Australia dengan faktor 10 banding 1.
Pada tahun 1978, pemerintah Liberal (yaitu konservatif) Malcolm Fraser menjadi satu-satunya negara barat yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Leste.
Sikap Australia terhadap Indonesia, disebut mungkin paling baik disimpulkan pada pertengahan 1990-an oleh perdana menteri Partai Buruh Paul Keating.
Dengan istilah yang cenderung blak-blakan, dia mencatat bahwa tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia.
Pemerintah Liberal dan Buruh sama-sama jatuh hati untuk bekerja sama dengan militer Indonesia.
Selain penjualan senjata, ada program pelatihan bersama dan latihan bersama antara pasukan khusus mereka.
Juga ada pernyataan kebijakan strategis pertahanan Australia menggambarkan Indonesia sebagai "hubungan strategis terpenting kita" di Asia Tenggara.
Hubungan itu juga mencakup bidang bisnis dan budaya.
Australia menjadi penyedia perguruan tinggi terbesar bagi pelajar Indonesia.
Kedua negara bernegosiasi dan menandatangani Perjanjian Celah Timor, setuju untuk mendapatkan hak eksplorasi minyak di Selat Timor seluas 61.000 km persegi yang memisahkan barat laut Australia dan pulau Timor.
Namun ketika krisis ekonomi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan demokrasi mengakibatkan Suharto mengundurkan diri dan digantikan BJ Habibie, Australia mengubah kebijakannya.
Saat itu, BJ Habibie membuat pengumuman mengejutkan bahwa rakyat Timor Timur akan diizinkan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Saat itulah Australia telah mengubah kebijakannya secara terbuka, bahwa "Australia sekarang juga mendukung penentuan nasib sendiri".
Sementara itu, perundingan untuk mewujudkan janji refrendum Habibie itu melibatkan PBB, Portugal, dan Jakarta.
Perundingan tersebut berakhir dengan kenyataan pahit, yaitu tidak akan ada referendum jika mereka mencoba memaksa Indonesia menerima pasukan asing.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Pasifik, Stanley Roth, secara pribadi menekan Australia untuk mendorong Indonesia menerima kekuatan penjaga perdamaian untuk referendum, namun Australia tahu perkembangan seperti itu tidak akan terjadi.
Pejabat PBB dan Perdana Menteri Australia, John Howard, pun menegaskan hal ini dengan sangat tegas, bahwa keamanan di Timor Timur harus tetap menjadi milik Indonesia jika ingin disepakati. Menurut mereka, mendorong kontrol militer eksternal, bahkan untuk sementara, dan tidak akan ada kesepakatan, saran mereka.
Setelah kekacauan pecah, tanggal 12 September, Habibie menyerah. Indonesia akan menerima intervensi oleh kekuatan yang diamanatkan PBB dari komposisi apa pun.
Pada 13 September, pemerintah Australia tunduk pada tekanan publik dan mengumumkan Australia akan memimpin pasukan penjaga perdamaian internasional; Australia memiliki prioritas baru.
"Tanggung jawab kami adalah membantu orang-orang yang menderita di Timor Timur dan juga memikirkan terlebih dahulu betapa pentingnya hubungan antara kedua negara kami," katanya.
Dikutip Irish Times, Richard Woolacott, mantan duta besar untuk Jakarta, melihat keputusan untuk mengirim pasukan internasional yang dipimpin Australia sebagai bencana.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari