Penulis
Intisari-Online.com - Di tengah kondisi ekonomi Timor Leste yang memprihatinkan, terungkap bahwa Timor Leste juga harus menghadapi 'bunga mematikan' dari bank-bank asing yang beroperasi di negara tersebut.
Salah satunya adalah Bank Mandiri dan BRI, lainnya yakni BNU/CGS, dan ANZ Bank.
Selain memberikan pinjaman dengan bunga mematikan, bank-bank tersebut juga disebut memberikan pinjaman paling sedikit.
Hal tersebut membuat Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, murka.
Menurutnya, bunga yang sangat tinggi itu adalah pembunuh sektor swasta Timor Leste dan menjadi hambatan nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Ia mengungkapkan 'kemarahannya' melalui opini yang ditulisnya di laman The Oekusi Post pada 11 September 2020 kemarin.
Ramos Horta mengungkapkan keheranannya tentang bagaimana Pemerintah dan Bank Sentral bungkam terhadap 'bunga kejam' yang dibebankan cabang bank asing di Timor Leste tersebut.
Juga mengapa BCTL (Bank Sentral Timor Leste) dan banyak lembaga publik lainnya memilih bank-bank tersebut untuk simpanan dolar negara.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, cabang bank lokal dari bank asing tersebut mengambil simpanan$1 miliar.
"Sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan dan harus dijawab... mengapa bank asing yang memberi pinjaman paling sedikit dan memberikan pinjaman dengan bunga mematikan adalah pilihan BCTL (dan banka lembaga publik) yang disukai untuk simpanan dolar negara kita?," tulisnya.
"Apakah simpanan ini disimpan di TL atau mendanai dan memperoleh bunga di luar negeri untuk bank asing ini," sambungnya.
Ramos Horta mengaku telah terlibat dengan ratusan pemimpin global yang menyerukan penghapusan hutang negara-negara Dunia Ketiga.
Ia menyayangkan bahwa saat negara Dunia Ketiga seperti Timor Leste menjadi korban pandemi dan kehancuran ekonomi, justru harus menghadapi masalah pinjaman tersebut.
"Dan apakah kita diharapkan untuk terus membayar kepentingan skandal yang dikenakan oleh pemberi pinjaman?," tulisnya.
Terlebih, atas kondisi tersebut pemimpin nasional Timor Leste belum memberikan pernyataan apapun atau mengambil langkah untuk melibatkan pemberi pinjaman dalam dialog.
"Paling tidak menengahi, menegosiasikan kembali hutang-hutang yang belum dibayar ini dengan bank," ujarnya.
"Sungguh mengherankan bagaimana Pemerintah dan Bank Sentral bungkam terhadap bunga-bunga kejam yang dibebankan oleh cabang lokal bank asing, yang rata-rata mencapai 16% atau lebih," tulis Ramos Horta.
Menurutnya, jika pemerintah serius dalam mengembangkan kelas keriwausahaan dan sektor swasta, Pemerintah harus mengidentifikasikan segelintir pengusaha atau investor Timor.
"Secara serius melibatkan mereka secara berkelanjutan, tidak melalui pembagian uang tunai atau kontrak bermotif politik," katanya.
Horta menyampaikan bahwa caranya yaitu dengan menyuntikkan BNCTL (Bank Nasional Komersial Timor Leste) dengan modal yang besar untuk menyediakan mandatnya, penyediaan pinjaman lunak jangka menengah hingga panjang.
Timor Leste Masih Menjadi Negara Termiskin di Dunia
Melansir Kompas.com yang mengutip laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.
Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dollar AS atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020.
Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar 4.174,9 dollar AS atau sekitar Rp 60 juta.
Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.
Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.
Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE) yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.
Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.
Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.
Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah.
Di sisi lain, Komisi Antikorupsi independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar proses pengadaan publik masih buram.
Baca Juga: Latihan Napas Bisa Bantu Pengidap Covid-19 Redakan Gejala Menetap, Begini Caranya!
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari