Penulis
Intisari-Online.com -Berbagai tindakan China di tengah pandemi mengundang kemarahan banyak negara.
Salah satu 'tingkah' China baru-baru ini yaitu mengesahkan Undang-undang Keamanan Nasional, yang disebut dapat digunakan untuk membungkam suara Hong Kong.
Atas hal tersebut, mantan Gubernur Hong Kong, Lord Chris Patten memberikan tanggapan keras, hingga 'membocorkan' rencana China mencari kesempatan di tengah pandemi Covid-19.
Bahkan, ia berani menyebut Presiden China, Xi Jinping sebagai 'orang buangan di seluruh dunia'.
Melansir Express.co.uk (1/7/2020), Chris Patten, memperingatkan bahwa pemimpinnya telah menggunakan krisis coronavirus sebagai kedok untuk melanggar kebebasan Hong Kong.
Undang-undang baru tersebut, adalah perubahan paling radikal terhadap cara hidup bekas jajahan Inggris sejak dikembalikan ke China hampir 23 tahun yang lalu.
Lord Christopher Patten, gubernur terakhir Inggris di wilayah itu, telah mengeluarkan peringatan atas Presiden 'loutish' negara itu, Xi Jinping ketika ia berbicara dengan webinar yang diselenggarakan oleh Institut Urusan Internasional dan Eropa di Dublin.
Patten menggambarkan pemimpin asing itu sebagai 'diktator kuno'.
Dia juga mengklaim bahwa Presiden Xi telah mengambil keuntungan dari krisis coronavirus untuk mengambil tindakan terhadap Hong Kong.
Mantan gubernur itu mengatakan: "Dia berperilaku cukup angkuh di seluruh wilayah dan di seluruh dunia.
"Sebagian besar orang yang menjalankan bisnis memiliki paspor lain di saku belakang mereka dan mereka mungkin harus berpikir lebih banyak tentang mereka yang bekerja untuk mereka yang tidak memiliki pilihan untuk pergi ke tempat lain jika semuanya salah," katanya.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan Inggris akan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dengan China.
Baca Juga: Viral, Heboh Ada Kelelawar Ukurannya 'Sebesar Manusia' Yakni 1,7 Meter, Foto ini Menjadi Buktinya
Raab memperingatkan bahwa pengesahan undang-undang oleh Tiongkok adalah 'langkah berat', dan telah melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984.
Dia mengklaim bahwa China telah mengabaikan kewajiban internasional dengan mengambil kekuatan baru yang dapat mengekang kebebasan sipil.
"Meskipun ada desakan dari komunitas internasional, Beijing telah memilih untuk tidak mundur dari memberlakukan undang-undang ini.
"China telah mengabaikan kewajiban internasionalnya mengenai Hong Kong. Ini adalah langkah besar, yang sangat meresahkan," katanya.
Selain itu, Patten juga mengklaim bahwa Presiden AS Donald Trump telah mempersulit untuk mendapatkan tanggapan internasional yang bersatu terhadap tindakan Cina di Hong Kong.
Sementara itu, Polisi Hong Kong menembakkan gas air mata dan meriam air pada ribuan pengunjuk rasa yang telah berkumpul untuk rapat umum tahunan untuk menandai peringatan penyerahan bekas koloni Inggris ke Cina pada tahun 1997, yang bertentangan dengan undang-undang keamanan baru yang diperkenalkan pada hari Selasa oleh Beijing.
Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris tahun 1984 mengabadikan otonomi tingkat tinggi wilayah tersebut menjelang serah terima 1997 kembali ke Beijing.