Ketiga, dari sisi integritas, BPK akan melakukan audit mencakup risiko yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.
“Mengingat selama pandemi ini masih berlangsung BPK menemukan ada banyaknya pengadaan barang dan jasa serta pemberian stimulus dan batuan sosial kepada masyarakat,” ujar Agus.
Keempat, dari sisi keuangan, BPK akan mengaudit langkah pemerintahmemenuhi kebutuhan dana penanganan virus corona, dan menjaga kesinambungan fiskal.
Terakhir, “Termasuk ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal, ini demi menghindari moral hazard" terangnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tak semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan corona memiliki studi atau bukti ketepatan yang memadai akibat faktor urgensi.
Namun, bendahara negara ini menjamin pihaknya telah menyiapkan bukti dari dasar keputusan yang diambil pemerintah.
Menurut Ani, panggilan karib Menkeu, dalam kondisi saat ini, pemerintah diihadapkan dengan dilema harus bergerak cepat sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang tak tepat sasaran.
Makanya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan catatan dan rekaman setiap rapat sebagai catatan yang akan diserahkan kepada auditor.
Kemkeu mengaku siap diaudit oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK dalam penanganan corona termasuk pengelolaan anggaran.
"Pemerintah pada saat menangani situasi sekarang fokusnya menjadi multiple (beragam), urgency dan emergency tapi harus akuntabel dan diperiksa," kata Menkeu.
(Titis Nurdiana)
Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul "BPK siap audit dana penanganan corona, begini kata Menkeu Sri Mulyani"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini