Sebab, semua kementerian bergerak dalam anggarannya, “Skema pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah akan dibuat masing-masing atau akan ada konsolidasi pertanggungjawabannya,” ujar dia setengah bertanya.
Maka, BPK meminta agar skema pertanggungjawaban keuangan negara dirinci, baik di setiap kementerian masing-masing ataupun secara konsolidasi.
Meski dihadapkan dengan kompleksitas menghadapi dampak pandemi virus corona, BPK mengatakan pemerintah tetap harus mempertimbangkan mitigasi risiko kecurangan jika tak mau berhadapan dengan BPK kelak.
Agus menyarankan pemerintah untuk membuka seluruh data sekaligus sumber yang digunakan dalam pengambilan kebijakan agar seluruh pihak memiliki tanggungjawab yang sama.
“Ini dapat menjadi check and balance posisi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan,” ujarnya.
BPK menyebut, ada lima risiko yang perlu diidentifikasi dari program penanganan pandemi virus corona.
Pertama adalah sisi strategis, BPK akan mengaudit risiko dalam pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan secara efektif, baik dalam sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi dan keuangan.
Dua, dari sisi operasional. BPK akan mengaudit berbagai kendala-kendala dalam implementasi kebijakan di bapangan, baik dalam hal validitasnya maupun keandalan data, kemudian koordinasi antara kementerian atau lembaga serta keselarasan program, reguslasi hingga ketepatan sasaran dan waktu penyalurannya
Baca Juga: Manfaat Labu Siam untuk Hipertensi, Ketahui Manfaat Kesehatan Lainnya!