Intisari-Online.com - Kabar mengenai pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan masih menjadi perbincangan hangat.
Ada yang setuju. Ada yang tidak.
Alasannya bermacam-macam. Terlalu banyak biaya dan infrastruktur yang dibutuhkan hingga masalah apa di ibu kota baru.
Perlu Anda tahu bahwa sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan soal pemindahan ibu kota, Presiden Soekarno juga pernah menyamapaikannya.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menceritakan, pemindahan ibu kota sudah digagas sejak presiden pertama Soekarno.
Saat itu, penyelenggaraan Asian Games IV/1962 di Jakarta menggagalkan rencana Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
"Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai."
"Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi," kata dia dalam diskusi Polemik "Gundah Ibu Kota Dipindah" di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Menurut dia, Bung Karno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia.
Bung Karno pun meninjau langsung Palangkaraya untuk menindaklanjuti wacana tersebut.
Baca Juga: Nasib Pemeran Perempuan dalam Video Dewasa Garut, Dijual Suami Hingga Jadi Tersangka UU Pornografi
Namun, menjelang 1960-an niat Bung Karno ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.
"Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun."
"Maka, Jakarta dibangun Hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia," tutur dia.
Ia menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota negara karena faktor pendorong dan penarik.
Dalam sejarah Indonesia, ketika pusat pemerintahan di pindah ke Yogyakarta ketika itu, ada faktor pendorong, yakni Jakarta dalam kondisi tidak aman.
"Yogyakarta ditawarkan jadi pusat pemerintah karena ada situasi genting yang menjadi faktor pendorong."
"Begitu juga ketika presiden sempat mengirim surat pembentukan pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi karena ada faktor darurat," ujar dia.
Pemindahan ibu kota, menurut Asvi, sudah sangat diperlukan karena berbagai faktor pendorong itu sudah ada sekarang.
"Kemacetan kita bisa bayangkan 40 tahun lagi. Banjir, tenggelamnya Jakarta Utara, belum lagi kemacetan dan lain-lain," kata dia.
Dengan pemindahan ibu kota, ia berharap akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah timur.
"Harapannya diletakkan di tengah-tengah akan mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menoleh ke timur," kata dia.
Pada banyak negara yang memindahkan ibu kota negara, terjadi pemisahan peran benar-benar antara ibu kota pemerintahan dan "ibu kota bisnis" alias pusat bisnis dan lain-lain.
Ia mencontohkan pemisahan Kuala Lumpur dengan Putrajaya di Malaysia.
Di sana, Putrajaya benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara.
Asvi juga mengatakan, hal yang perlu jadi catatan, posisi ibu kota baru itu tidak selalu ada di tengah-tengah negara bersangkutan, contohnya Canberra di Australia.
Canberra ada di pantai tenggara negara benua itu. (Icha Rastika)
(Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul "Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games")