Intisari-Online.com - Ribut-ribut tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta bisa dibilang harus dilakukan dengan cepat dan sampai pada sebuah solusi.
Sebab, TPST Bantargebang, Bekasi, hanya tinggal menunggu waktu untuk sampai pada titik tak lagi mampu menampung sampah dari Jakarta.
Jika sampai 'bom waktu' tersebut meledak. Maka kemungkinan besar Jakarta akan dipenuhi oleh sampah-sampah yang tak terangkut, dan tentu saja tak terolah.
Berikut ini ulasannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota DPRD DKI Bestari Barus saling sindir terkait persoalan penanganan sampah Jakarta.
Hal itu bermula ketika Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI serta sejumlah pegawai Pemprov DKI Jakarta melakukan studi banding ke Surabaya, Jawa Timur.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima mereka pada Senin (29/7/2019) lalu.
Mereka mempelajari pengelolaan sampah di Kota Pahlawan.
Baca Juga: Hadapi Masalah Sampah Plastik, AQUA Luncurkan Kemasan 100% Daur Ulang
Bestari ingin boyong Risma
Dalam kunjungan kerja itu, Bestari menilai Risma sangat baik dalam menangani Kota Surabaya, termasuk dalam hal mengelola sampahnya. Bestari secara terang-terangan tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022.
"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari saat itu.
Menurut Bestari, pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang, Bekasi. Jakarta butuh cara modern untuk mengolah sampah.
"Namun pada 2021 nanti, TPA tersebut akan mengalami overload, sehingga dibutuhkan teknologi pengelolaan seperti di Kota Surabaya," ujar dia.
Dalam pertemuan itu, Bestari juga menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun. Risma kaget mendengarnya dan menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih kemudian mengklarifikasi ucapan Bestari. Andono menyebut, anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta.
Angka itu merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.
Dilihat dari situs web APBD DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id, jika ditotalkan, anggaran Dinas LH dan semua unit di bawahnya yakni Rp 3.498.235.091.581 atau Rp 3,49 triliun.
Baca Juga: Biasanya Tidak Berharga, Sampah Plastik di Kota Ini Justru Bisa Untuk Membeli Seporsi Makanan
Risma sendiri mengaku akan dengan senang hati apabila diminta untuk membantu mengatasi persoalan sampah Jakarta. Risma menyampaikan, selama ini, dia juga sering dimintai bantuan untuk membantu mengelola sampah di daerah-daerah lain.
Bagi Risma, membantu daerah lain untuk mengatasi sampah adalah semata-mata untuk memberi pertolongan.
"Enggak masalah. Saya siap bantu (mengelola sampah Jakarta). Banyak daerah lain yang minta bantuan (pengelolaan sampah)," kata Risma di Kebun Binatang Surabaya (KBS), sehari setelahnya atau pada 30 Juli.
Anies menyindir Bestari
Merespons pernyataan Bestari yang ingin memboyong Risma ke Jakarta, Gubernur Anies mengatakan, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.
Anies menyindir Bestari yang kemungkinan sedang bersiap-siap akan pensiun.
"Kami apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies, Rabu.
Anies tidak menyebut maksud dari soal "pensiun" untuk Bestari tersebut. Namun, Bestari sendiri akan mengakhiri masa jabatannya sebagai anggota DPRD DKI periode 2014-2019 pada Agustus ini.
Dia tidak terpilih lagi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Anies juga menyinggung pernyataan Bestari soal pengelolaan sampah di Jakarta. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.
"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," kata dia.
Bestari membalas
Bestari Barus mengaku tidak berniat menyerang Anies ataupun gubernur-gubernur sebelum Anies terkait pernyataannya soal sampah. Dia menyebut, DPRD DKI hanya mengingatkan Pemprov DKI Jakarta soal permasalahan sampah Jakarta.
"Saya tidak menyerang gubernur. Saya mengingatkan kepada Pemda DKI, kami mengingatkan, ini kita sudah mendekati darurat sampah dengan mundurnya penyelesaian ITF (intermediate treatment facility)," ujar Bestari kemarin.
Bestari juga secara spontan menyatakan ingin menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta jika nanti dia "pensiun" sebagai wakil rakyat.
"Mungkin saya nanti kalau pensiun, saya datangi Pak Gubernur supaya saya jadi salah satu (anggota) TGUPP-nya, supaya Pak Gubernur makin tajam memperbaiki Jakarta," kata Bestari.
Baca Juga: Pria Ini Sulap Ribuan Sampah Botol Plastik Jadi Perahu dan Kursi dari Kembangkan Ekobrik, Apa Itu?
Bestari mengakui, masa jabatannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta memang akan berakhir pada 26 Agustus 2019. Namun, Bestari menyebut bukan berarti dirinya pensiun sebagai seorang politisi. Bestari mengaku akan terus membantu Anies menyukseskan tugas-tugasnya.
Bom waktu dari TPST Bantargebang
Yang ingin disampaikan Bestari sejatinya adalah soal kondisi TPST Bantargebang yang diperkirakan tidak lagi mampu menampung sampah Jakarta pada tahun 2021.
Pada sisi lain Bestari menyebutkan, tahun 2022 kemungkinan baru ada satu ITF yang rampung dibangun, yakni ITF Sunter.
ITF Sunter juga hanya mampu mengolah 2.200 ton sampah per hari, sementara produksi sampah di Jakarta mencapai 7.500 ton per hari.
Bestari mengemukakan, Jakarta kemungkinan akan darurat tempat pengolahan sampah pada 2021.
"Kenapa darurat sampah? Karena ITF-nya mungkin baru jadi satu di 2022. Bantargebang mau tutup dan kapasitas tampung dari ITF itu hanya 2.200 ton. Sampah kita itu 7.500 ton, nah 5.300 tonnya mau ditaruh di mana?" kata Bestari.
Karena persoalan sampah tersebut, saat studi banding ke Surabaya, Bestari pun menyebut akan memboyong Risma ke Jakarta untuk membantu mengatasi permasalahan sampah Ibu Kota. Sebab, Risma dinilainya mampu mengatasi persoalan sampah.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah berulang kali menyatakan kondisi TPST Bantargebang yang diperkirakan tidak bisa lagi menampung sampah Jakarta mulai tiga tahun lagi.
TPST Bantargebang akan penuh lantaran menerima 7.500 ton sampah dari Jakarta per harinya, baik dari sampah rumah tangga atau permukiman, sampah di perkantoran atau restoran, dan sampah di ruang fasilitas umum.
Jumlah sampah yang berhasil diolah di Bantargebang tak sebanding dengan volume sampah yang diterima per hari.
"Kami hanya memindahkan sampah di Jakarta dan taruh di Bantargebang dan kapasitas akan berkurang. Dikhawatirkan tiga tahun ke depan akan penuh di Bantargebang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Andono Warih, pada 13 Juni lalu.
Upaya Pemprov DKI
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, ada tiga kegiatan strategis daerah (KSD) untuk mengatasi masalah sampah Jakarta.
Pertama, mengurangi sampah di sumber. Kedua, optimalisasi TPST Bantargebang. Ketiga, membangun ITF.
"Itu semua untuk mengantisipasi penuhnya TPST Bantargebang. Jadi, tiga KSD gubernur itu tujuannya untuk mengurangi masuknya sampah ke TPST Bantargebang," kata Asep.
Asep menyampaikan, pengurangan sampah di sumber dilakukan dengan meminta warga Jakarta mengurangi produksi sampah rumah tangga sehingga tak selalu berakhir di Bantargebang.
Cara yang bisa dilakukan warga di antaranya bijak menggunakan kantong plastik, membawa tumbler, membawa tempat makan, dan menggunakan tas ramah lingkungan.
Selain itu, Pemprov DKI meminta warga mulai sadar untuk memilah jenis sampah untuk didaur ulang.
Pemprov DKI juga akan memperbanyak bank sampah dan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk reuse, reduce, dan recycle (3R) sampah.
Sementara untuk optimalisasi TPST Bantargebang, cara yang dilakukan adalah mengeruk atau menambang sampah-sampah yang sudah lama menumpuk di sana.
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan semen akan mengolah sampah-sampah itu menjadi energi pengganti batu bara.
Dua cara itu dilakukan sebagai upaya untuk memperpanjang masa pakai TPST Bantargebang sampai ITF di Jakarta selesai dibangun.
"Ini optimalisasi TPST Bantargebang. Kami dituntut untuk bisa bagaimana caranya supaya usia TPST Bantargebang itu bisa diperpanjang, minimal sampai ITF itu terbentuk," ujar Asep.
KSD yang ketiga yakni membangun ITF . Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat ITF di Jakarta.
Asep menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap empat ITF itu bisa beroperasi semuanya pada 2022.
"Tahun ini kami sedang bangun ITF Sunter. Kami berharap di 2022 itu bisa operasi. Pesannya Pak Gubernur ke kami juga kalau bisa ITF kedua sampai empat itu bisa juga beroperasi di 2022," ujarnya.
Setelah empat ITF itu beroperasi, TPST Bantargebang rencananya hanya akan dijadikan tempat pembuangan sampah residu yang dihasilkan ITF.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bom Waktu TPST Bantargebang di Balik Ribut Anies-Bestari-Risma soal Sampah".
Baca Juga: Khawatir di Laut Lebih Banyak Sampah daripada Ikan, Menteri Susi: Sudah Tahu Tapi Masih Pada 'Degil'