Tujuh Program Nasional yang telah berjalan itu memang tidak semuanya berjalan mulus karena munculnya beragam kendala khususnya dalam hal pembiayaan, SDM, fasilitas dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang belum memadai, dan lainnya.
Pada beberapa dekade lalu, ketika offset yang ditawarkan oleh negara produsen alutsista tidak bisa dikerjakan, saat itu pemerintah cenderung menghindarinya dan memilih sistem beli putus.
Ketidakmampuan SDM dalam melaksanakan offset yang ditawarkan tidak boleh terjadi lagi dan harus ada upaya keras untuk mengatasinya.
Demi peningkatan teknologi industri pertahanan pengelolaan terhadap SDM sebagai faktor pendukung utama memang harus dilakukan secara sistematis, strategis, dan berkelanjutan.
Selain itu jika sudah tersedia SDM yang mumpuni pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan kesejahteraan hidup yang layak sehinggga mereka tidak memiliki keinginan untuk berkarya di luar negeri.
Indonesia pernah kehilangan ahli-ahli penerbangan yang mumpuni ketika IPTN mengalami krisis finansial (1998) dan berakibatnya pada kaburnya para pakar aviasi itu ke luar negeri.
Permasalahan penggarapan teknologi industri pertahanan pada dasarnya menyangkut permasalahan yang sangat kompleks dan rumit, karena menyentuh hal mendasar.
Seperti halnya ilmu pengetahuan mendasar yang butuh waktu lama untuk penguasaannya, pengaplikasian dalam wujud nyata melalui proses penelitian yang panjang, dengan tuntutan ketersediaan fasilitas yang memadai dan tentu saja perlu pendanaan yang cukup besar.
Sedangkan dari karakteristiknya, kebanyakan merupakan teknologi yang rumit dan tersembunyi sehingga sulit diperoleh dari pemiliknya (serba dirahasiakan).
Good will Pemerintah
Dengan karakteristik demikian, dari sisi SDM maka untuk menguasai teknologi militer memerlukan effort yang sangat besar, sehingga cenderung menjadi permasalahan pelik dan banyak kendala.