“Pertama adalah kontrak politik dengan Gubernur DKI adalah UMP. Kami sudah bahas dan dikaji dalam tiga bulan dengan beberapa pertemuan dan disepakati. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk ingkar dari kontrak politik,” kata Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarto ketika berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).
Lepas dari itu semua, poin pertama kontrak politik itu bagai buah simalakama bagi pasangan Anies dan Sandi.
Sebab, menetapkan UMP dengan PP 78 merupakan ketentuan yang dibuat pemerintah pusat kepada semua daerah.
Jika mengikuti PP 78, Anies-Sandi mengingkari janji dengan buruh.
Namun, jika tidak mengikuti PP 78, Anies-Sandi tidak taat pada ketentuan pemerintah pusat.
Minta waktu
Beberapa saat setelah para buruh bubar dari demo, Anies Baswedan memberi komentar soal tudingan itu.
Ia membenarkan ada kontrak politik antara dirinya dan para buruh.
“Ya ada (kontrak politik),” ujar Anies.
Anies beralasan dirinya baru menjabat dua minggu ketika proses UMP sudah dalam tahap pengambilan keputusan.
Sebuah keputusan besar harus diambil pada usia pemerintahannya yang masih belum seumur jagung.
Ia meminta waktu kepada buruh untuk bisa memenuhi utang-utangnya.
Penulis | : | Moh Habib Asyhad |
Editor | : | Moh Habib Asyhad |
KOMENTAR