Intisari-Online.com -Banyak yang bilang, pemerintahan era Orde Baru identik dengan militerisme dan otoriter.
Benarkah demikian?
Inilah ciri-ciri pada masa Orde Baru yang wajib kamu ketahui, semoga bermanfaat.
Orde Baru dimulai dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998.
Secara garis besar, pemerintahan Orde Baru masih bersistem presidensial.
Di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden.
Dasar konstitusi juga masih sama: UUD 1945.
MengutipEncyclopaedia Britannica (2015), pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada.
Pemerintahan era ini juga sangat fokus padabidang sosial budaya.
Di era Orde Baru jugaterjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.
Di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil.
Meskipun begitu, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya.
Hal itu yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru, ditambah karena krisis moneter yang berkepanjangan pada 1997.
Krisis moneter itu membuatekonomi Indonesia semakin memburuk.
Belum lagi maraknya korupsi, kolusi, serta nepotisme, juga angka kemiskinan yang sangat tinggi.
Kondisi itu, ditambah dengan munculnya ketimpangan sosial-ekonomi yang begitu mencolok, menyebabkan munculnya gerakandemonstrasi besar-besaran dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia.
Demonstrasi besar-besaran itu akhirnya sukses memaksa Presiden Soeharto lengser dari kunci presidennya.
Sejak itu Indonesia memasuki era Reformasi dan berakhirnya Orde Baru.
Ciri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru
1. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI
Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI.
Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, di mana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat.
Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan di mana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi.
Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer.
ABRI juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, juga menduduki jabatan sipil serta militer di saat yang bersamaan.
Banyak juga anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru.
2. Terbatasnya Pilihan Politik
Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik.
Hal ini dapat dilihat melalui Pemilu 1971 yang diikuti oleh setidaknya sembilan partai politik serta satu golongan karya.
Lalu bandingkan dengan Pemilu 1977 yang hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya.
Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang.
Hal ini dikarenakan, pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang.
Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah.
3. Pembangunan yang Masif
Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif.
Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya.
Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965.
Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia.
Diharapkan dengan adanya hal tersebut pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal.
4. Pemerintahan Sentralistik
Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi.
Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah.
Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu.
Itulahciri-ciri pada masa Orde Baru yang wajib kamu ketahui, semoga bermanfaat untuk para pembaca sekalian.
Dapatkan artikel terupdate dari Intisari-Online.com di Google News