Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Indonesia akan Dimulai 2018; di Mana Lokasinya?

Moh Habib Asyhad

Editor

Jakarta Sebagai Satu-satunya Kota Setingkat Provinsi Dengan Jumlah Mall Terbanyak Di Dunia
Jakarta Sebagai Satu-satunya Kota Setingkat Provinsi Dengan Jumlah Mall Terbanyak Di Dunia

Intisari-Online.com - Rencana pemindahan ibu kota sepertinya akan segera menjadi kenyataan.

Dari keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut rencana pemindahan ibu kota akan dimulai pada 2018 nanti.

(Baca juga:Jauh Lebih Padat Dibanding Jakarta, Vietnam Usir Motor dari Ibu Kotanya)

Pihaknya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7), seperti dilaporkan Kompas.com.

Dengan sangat yakin ia bilang bahwa kajian pemindahan ibu kota, berikut skema pendanannya, akan selesai tahun ini. Bulan apa, belum jelas.

Oleh sebab itu, “Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” ujarnya di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Harap diketahui, ada beberapa aspek yang perlu dikaji dalam mega-proyek ini.

Yang paling penting adalah lokasi, lalu estimasi pendanaan, juga tata kota. Untuk urusan ini Bappenas akan mempunya peran yang sangat strategis.

“Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” kata Bambang

Apa yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang; Pulau Jawa lebih unggul tentu saja.

Jika nanti ibu kota jadi dipindahkan artinya kantor pemerintahan juga akan dipindahkan juga, termasuk Kantor Presiden dan kementerian.

Jakarta? Akan difokuskan untuk bisnis dan keuangan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
Sudah menjadi desas-desus, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Ide ini muncul pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Bambang enggan membeberkan kota mana yang akan dijadikan ibu kota.

Penentuan lokasi menjadi salah satu hal yang dibahas dalam kajian pemindahan ibu kota. Selain itu, permasalahan mengenai estimasi pendanaan dan tata kota juga akan dikaji.

Dia menargetkan, kajian selesai tahun ini.

“Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

Dia mengatakan, pemerintah memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan suatu kota menjadi ibu kota.

"Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya," kata Bambang.

Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

(Baca juga:Jakarta, ibu kota Indonesia, Sudah Siap Menyambut Hari Kemerdekaan ke-70 Tahun)

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.

(Artikel ini sebelumnya tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018")

Artikel Terkait