Bagaimana Kondisi Keamanan Negara pada Masa Orde Lama? Apa Alasannya?

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana kondisi keamanan negara pada masa Orde Lama. Semoga bermanfaat untuk para pembaca.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Orde Lama menjadi salah satu fase penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini adalah fase di mana Indonesia benar-benar mencari bentuk terbaiknya, termasuk kondisi keamanannya.

Lalu bagaimana kondisi keamanan negara pada masa Orde Lama?

Baca Juga: Bagaimana Penyimpangan Demokrasi Pada Masa Orde Lama?

Sekilas Orde Lama

Istilah Orde Lama sebetulnya baru dimunculkan saat Indonesia dipimpin Soeharto dengan Orde Baru-nya. Orde Lama dipakai Soeharto untuk merujuk pada masa pemerintahan Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sekitar 22 tahun, dari1945 hingga 1966.

Lahirnya Orde Lama masih sangat berkaitan dengan peristiwa proklamasi yang menjadi penanda kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya terselenggara setelah Soekarno dan Mohammad Hatta bersedia menuruti permintaan golongan pemuda ketika mereka diculik ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Setelah setuju, Soekarno-Hatta segera dibawa kembali ke Jakarta dan menyusun naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda.

Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno menggelar acara pembacaan naskah proklamasi yang kemudian disusul dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.

Kemudian, pada 18 Agustus 1945, secara aklamasi Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Masa kepemimpinan Soekarno-Hatta disebut dengan era Orde Lama, yang berlangsung sejak 1945-1966.

Selama memimpin Indonesia pada era Orde Lama, Bung Karno sudah menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya:

- Pembebasan Irian Barat dari Belanda

Pada 1961, Bung Karno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora), yang berisi:

1. Gagalkan pembentukan Papua.

2. Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat.

3. Bersiap untuk memobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan bangsa.

Dengan dikeluarkannya Trikora maka Presiden Soekarno tidak lagi mengupayakan pembebasan Irian Barat secara diplomasi kepada Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi.

Cara ini dilakukan Soekarno karena Belanda tidak mau membicarakan mengenai kedudukan Irian Barat. Pada 2 Januari 1962, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Singkat cerita, pembebasan Irian Barat juga melibatkan Amerika Serikat yang mendesak Belanda agar segera menyelesaikan sengketa guna mengantisipasi terjadinya peperangan. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, ditandatanganilah perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda.

Salah satu isi perjanjian New York adalah penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Dalam perjanjian itu, rakyat Papua diminta memberi suara apakah ingin menjadi bagian dari Indonesia atau Belanda. Hasilnya, Irian Barat resmi menjadi bagian wilayah dari Indonesia pada 1963.

- Proyek Mercusuar

Proyek Mercusuar Bung Karno adalah pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi Ganefo (Games of the New emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar.

Dalam Proyek Mercusuar, Soekarno melaksanakan enam proyek yang ia bangun, yakni:

1. Stadion GBK

2. Hotel Indonesia

3. Jembatan Semanggi

4. Monumen Selamat Datang

5. Monas

6. Gedung DPR/MPR

Sayangnya, proyek ini membuat perekonomian Indonesia memburuk karena adanya pembengkakan biaya.

- Nasakom

Nasakom adalah kepanjangan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini berlaku di Indonesia tahun 1959, pada masa Demokrasi Terpimpin hingga era Orde Baru. Alasan Soekarno menggagas konsep Nasakom adalah sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik.

Setelah dibentuk, Nasakom mulai dikampanyekan hingga ke kancah internasional, seperti dalam Sidang Umum PBB di New York pada 30 September 1960. Akan tetapi, sekeras apa pun Soekarno memperluas gagasan Nasakom, pada akhirnya konsep ini kandas. Kandasnya Nasakom diakibatkan oleh hilangnya pamor PKI akibat G30S.

- Manipol USDEK

Selanjutnya ada Manipol Usdek yang merupakan akronim dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK adalah doktrin politik yang digagas oleh Soekarno yang berawal dari pidato yang ia sampaikan pada 17 Agustus 1959.

Munculnya Manipol USDEK didorong oleh kondisi Indonesia setelah pemilu 1955 yang waktu itu masih belum menghasilkan apa pun. Persaingan antarpolitik masih sangat terasa dan keadaan ekonomi juga mengalami kemerosotan.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong Soekarno membentuk Manipol USDEK yang menjadi rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara terakhir di era Orde Lama.

Sayangnya, pada Orde Lama cukup banyak terjadi penyimpangan aturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Adapun beberapa penyimpangan yang terjadi pada era Orde Lama adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan penetapan presiden (penpres) yang tidak ada dalam UUD 1945.

2. Presiden masih memegang kekuasaan atas lembaga negara.

3. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Kurang lebih kebijakan-kebijakan ini pula yang mendorong timbulnya pemberontakan dari masyarakat Indonesia, terutama setelah Indonesia mengalami inflasi hingga 600 persen pada 1966.

Orde Lama mulai mengalami kekacauan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. G30S adalah peristiwa pembunuhan terhadap tujuh jenderal TNI.

Tentara pun menuding PKI yang menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Para pemuda anti-komunisme pun kemudian melakukan unjuk rasa kepada Soekarno agar segera membubarkan PKI.

Namun, Soekarno belum mengambil tindakan. Kondisi negara pun semakin ricuh karena aksi demonstrasi terus-menerus terjadi. Melihat situasi tersebut, Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat meminta Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi kekacauan.

Kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Soekarno. Begitu Supersemar keluar, Soeharto langsung menindaktegas PKI dan para anteknya.

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan kian lama kian dikuasai oleh Soeharto. Pada akhirnya, masa jabatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia selesai pada 22 Februari 1967, yang juga menandakan beralihnya era Orde Lama ke Orde Baru dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto (1968-1998).

Keamanan selama Orde Lama

Keamanan negara pada masa Orde Lama (1959-1966) tidak stabil dan kacau. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketergantungan pada militer, persaingan antara militer dan partai politik, serta konflik internal militer.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan pada masa Orde Lama di antaranya ketergantungan pada militer, persaingan antara militer dan partai politik, konflik internal militer, Gerakan 30 September 1965, dan lain sebagainya.

Dampak ketidakstabilan keamanan pada masa Orde Lama itu memicu reaksireaksi keras dari masyarakat hingga memicupembentukan kesatuan aksi bernama "Front Pancasila", yang kemudian lebih dikenal sebagai Angkatan 66. Orde Lama pun runtuh.

Sejatinya ada upayapemerintah untuk menjaga keamanan negara pada masa Orde Lama. Seperti menegakkanpertahanan militer untuk menghadapi agresi-agresi dan pemberontakan-pemberontakan, jugamembeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia.

Baca Juga: Tujuan Awal Pemerintah Orde Baru: Melepaskan Diri dari Bayang-bayang Orde Lama

Artikel Terkait