Intisari-Online.com -Sistem demokrasi Pancasilan, itulah jenis demokrasi yang diterapkan di negara kita Indonesia.
Seperti apa manifestasinya?
Lalubagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal--dalam hal ini adalah demokrasi Pancasila?
Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi pancasila.
Mengutip Kompas.com,demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itulah perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai dasar negara.
Semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara.
Sehingga, keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan membentuk demokrasi.
Peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat adalah wujud dari demokrasi Pancasila itu sendiri.
Baca Juga: Sudah Berubah Berkali-kali, Beginilah Sejarah Demokrasi Di Indonesia
Terdapat dua aspek yang menjelaskan definisi dari Demokrasi Pancasila, yaitu:
Aspek Material
Aspek material meliputi substansi dan isi.
Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.
Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
Aspek Formal
Aspek formal menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjuk wakil dalam lembaga perwakilan rakyat.
Mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur.
Demokrasi Pancasila memakai cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
Bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal?
Menurut Agnes Setyowati, akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, untuk menjalakan demokrasi secara ideal, negara harus mengakomodasi aspirasi rakyat sebaik mungkin.
Khususnya rakyat-rakyat yang termarjinalkan alias terpinggirkan.
Bagaimanapun juga, dalam sistemsistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional.
Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh asprirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi.
Baca Juga: Sejarah Pemilu Presiden di Indonesia, Lengkap dari 2004 Hingga 2019
Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolok ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak.
Karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin.
Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung-jawab.
Karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial-politik.
Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan.
Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik.
Tujuannya agar kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggungjawab.
Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan.
Karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.
Begitulah jawaban dari pertanyaanbagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal, semoga bermanfaat.
Baca Juga: Apa Penyebab Kegagalan Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan Pada Masa Demokrasi Liberal?