Apa Faktor yang Memberatkan Daerah Swapraja Bergabung Dengan Negara Republik Indonesia?

Intisari-online.com - Dalam pelajaran PKN kelads VIII halaman 48 memuat soal dengan narasi sebagai berikut ini:

Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia?

Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?

Nah, kali ini Intisari Onlinen akan membantu memberikan jawaban dari pertanyaan di atas.

Jawaban :

Berikut adalah jawaban yang saya buat untuk soal PKN kelas VIII halaman 68:

Faktor yang memberatkan daerah swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia adalah:

- Adanya rasa kebanggaan dan loyalitas terhadap penguasa daerah swapraja yang telah berkuasa sejak zaman pra-kolonial, seperti kesultanan, kerajaan, dan keadipatian.

- Adanya kekhawatiran akan hilangnya hak-hak istimewa dan otonomi daerah swapraja yang telah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda.

Baca Juga: Apa yang Akan Anda Lakukan Jika Kalian Seorang Camat Jika Mendapatkan Aspirasi Dari Rakyat?

Falkt

- Adanya pengaruh dan tekanan dari pihak asing, seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, yang ingin memecah-belah persatuan Indonesia dan menguasai sumber daya alam di daerah swapraja.

Faktor yang menyebabkan daerah swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia adalah:

- Adanya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman dari pihak asing yang ingin menguasai Indonesia.

- Adanya perjuangan dan diplomasi dari pihak Republik Indonesia yang berusaha meyakinkan daerah swapraja bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan sebagai bagian dari Indonesia.

- Adanya perubahan politik dan hukum di tingkat internasional yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Artikel Terkait