Cuma Buat Cetak Kalender Sampai Habiskan APBN Rp995 Juta, DPR Malah Sebut Tindakannya Bisa Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Lha, Kok Bisa ?

Intisari-online.com - Belakangan ini anggaran terbaru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkuak.

Mengutip dari Kompas.com, Minggu (29/8/22) sebuah anggaran senilai Rp955 juta akan digunakan DPR RI untuk mencetak kalender.

Adapun anggaran tersebut, diperoleh dari APBN 2022.

Mengutip lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/22), nama tender ini adalah "Percetakan Kalender DPR RI", dengan kode tender 739087.

Tender percetakan kalender ini sudah dibuat pada 23 Agustus 2022, dan sudah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Pengadaan barang ini dilakukan oleh Sektretariat Jenderal DPR.

Anggaran yang tertera dalam tender tersebut memiliki nominal mencapai Rp955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai paket Rp955.737.000. Nilai HPS paket Rp901.875.000," tulis situs tersebut.

Lokasi pengadaan tender ini adalah Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Kontraknya berjenis lumsum.

Sementara itu adapun rincian dalam pembuatan kalender tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar.

Menurutnya, pengadaan kalender ini adalah untuk tahun 2023.

Pengadaan kalender ini dilelang bulan Oktober kemudian dicetak pada bulan Desember.

Baca Juga: Sudah Dijadikan Tersangka Putri Candrawathi Masih Ngotot Jadi Korban Pelecehan, Pengacara Brigadir J Langsung Berikan 'Bukti Sakti' Ini, yang Nyaris Tidak Bisa Dibantah Lagi

Ada dua jenis kalender yang akan dicetak, di antaranya adalah kalender meja dan gantung dengan harga berbeda.

Harganya sendiri, untuk kalender meja diperkirakan seharga Rp27 ribu per unitnya, dengan jumlah 5.000 unit.

Lalu, untuk kalender gantung harganya berkisar Rp45 ribuan dengan jumlah sekitar 15 ribu unit.

Sementara itu, nominal fantastis tersebut sempat mendapat krititan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Formappi meminta anggaran kalender tersebut untuk distop.

Namun, menurut Indra yang mengutip pernyatan Presiden Jokowi bahwa untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat.

Karena menurutnya, pembelian suatu produk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Hal itu, sejalan dengan yang dilakukan oleh DPR RI yang melakukan pembelian suatu produK untuk menghidupkan kembali perekonomian.

"Kegiatan kita untuk menghidupkan ekonomi juga, ini juga harus dipikirkan sesuai dengan imbauan Presiden, untuk melakukan proses ekonomi bergerak," katanya.

Artikel Terkait