Tidak ada keperluan mengembalikan bantuan ini, dan tidak ada batas mengenai bagaimana uang ini dihabiskan.
Sekalinya aplikasi subsidi mulai diterima pada 1 Mei 2020 dan segera setelahnya status darurat Covid-19 diterapkan di seluruh negara.
Setelah itu situs resmi bantuan Covid-19 tersebut dibanjiri dengan pendaftar, dan untuk sementara waktu sulit diakses.
Pada tenggat waktu Februari 2021, sekitar 4,24 juta pendaftar telah dibuat dan total 5,5 triliun Yen (Rp 600 triliun) sudah dibagikan ke pendaftar.
Namun segera setelah pendaftaran diterima, kasus penipuan dilaporkan di seluruh Jepang.
Menurut Kementerian Ekonomi, Industri dan Perdagangan, mayoritas penipu melibatkan pendaftaran menggunakan form pengembalian pajak yang melaporkan pekerjaan palsu, gaji palsu, dan informasi palsu lainnya.
Telah ada beberapa kasus di mana pendaftar menyelundupkan lebih dari 100 juta Yen dari keuntungan Covid-19 itu.
Metode umum dipakai adalah mendaftarkan form pengembalian pajak dengan berbohong bahwa mereka lupa mendaftarkan dokumen tahun sebelumnya.
Telah ada beberapa kasus terulang pendaftaran palsu menggunakan nama-nama yang berbeda, menuntun kepada meningkatnya kerugian dari penipuan ini.
Pemerintah Jepang telah menuntut bahwa bisnis yang dianggap tidak pantas menerima keuntungan ini untuk mengembalikan pembayaran, dan menyatakan bahwa dalam kasus di mana mereka tidak cocok dengan persyaratan, itu akan mengungkapkan nama dan alamat pemohon, dan mengajukan tuntutan pidana dalam beberapa kasus.
Sementara jika pembayaran dilaporkan dan dikembalikan secara sukarela, pemerintah berencana membebaskan para pihak dari tuntutan pidana.
Pada 26 Mei, 15.427 kasus penipuan telah dilaporkan, dan total 16,6 miliar yen, atau sekitar $ 120 juta, telah dikembalikan.
KOMENTAR