Intisari-online.com - Tanggapan Rusia muncul setelah Jepang menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas operasi militer khusus Moskow di Ukraina.
Rusia akan menghentikan negosiasi perjanjian damai dengan Tokyo karena sanksi yang dijatuhkan oleh Jepang terhadap Rusia atas situasi di Ukraina, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada 21 Maret.
"Dalam situasi saat ini, pihak Rusia tidak memiliki niat untuk melanjutkan negosiasi perjanjian damai dengan Jepang,"kantor berita TASS mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
"Karena tidak mungkin untuk membahas kesimpulan dari perjanjian dasar dalam hubungan bilateral dengan negara yang jelas-jelas tidak bersahabat dan mencoba untuk merugikan kepentingan negara kami," ungkap kantor berita TASS
Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan perjalanan bebas visa warga negara Jepang.
Berdasarkan perjanjian pertukaran bebas visa antara Kepulauan Kuril Selatan Rusia dan Jepang pada tahun 1991 dan perjanjian pada tahun 2018.
Pada 1999 secara sederhana aturan perjalanan bagi orang Jepang yang ingin mengunjungi bekas kediaman mereka di Kuril Selatan.
Kepulauan Kuril Selatan adalah sekelompok empat pulau di selatan Kepulauan Kuril yang disengketakan antara Rusia dan Jepang.
Tokyo menyebut kelompok pulau yang saat ini dikelola oleh Rusia sebagai Wilayah Utara.
Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, Moskow akan menghentikan dialog dengan Jepang tentang kegiatan ekonomi bersama di Kuril Selatan/Wilayah Utara.
Lalu, mencegah Jepang melanjutkan posisinya sebagai mitra dialog sektoral Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Laut Hitam.
"Semua tanggung jawab untuk merusak hubungan bilateral dan kepentingan Jepang terletak pada Tokyo," Kata Badan Rusia.
"yang secara sadar memilih untuk mendukung kebijakan anti-Rusia daripada mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dan hubungan bertetangga," tambah badan Rusia.
Rusia dan Jepang tidak menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia II karena kedua belah pihak mengklaim kedaulatan atas empat pulau tersebut.
Menurut TASS, Jepang sebelumnya telah memperkenalkan sejumlah paket sanksi terhadap Rusia terkait situasi di Ukraina.
Sebanyak 300 produk telah dilarang diekspor ke Rusia, termasuk semikonduktor, peralatan keselamatan dan transportasi penerbangan, kendaraan komunikasi, produk militer, termasuk senjata, perangkat lunak, dan peralatan penyaringan minyak.
Pembatasan tersebut berlaku untuk 49 perusahaan dan organisasi di Rusia, termasuk Rosoboronexport, Rostech, badan keamanan federal FSB dan dinas intelijen asing SVR.
Jepang telah membekukan aset sejumlah bank seperti Otkrytie, Novikombank, Sovcombank, VTB, Rossiya Bank, Promsvyazbank dan VEB.RF.
Selain itu, pembatasan pribadi diberlakukan pada para pemimpin Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin dan sejumlah pengusaha Rusia.