Intisari-Online.com -Invasi Rusia ke Ukraina sekaligus menempatkan nyawa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam bahaya.
Beberapa waktu lalu dilaporkan bahwa sudah ada tiga plot pembunuhan terhadap Zelensky.
Namun upaya itu telah digagalkan berkat informasi yang diberikan oleh elemen-elemen yang tidak puas dalam dinas keamanan Rusia.
Menurut Metro.co.uk, pasukan elit Chechnya dan tentara bayaran yang terkait dengan Grup Wagner telah dikirim ke ibu kota untuk menargetkan pemimpin Ukraina tersebut.
Namun, Zelensky rupanya hanya menjadi korban atas keputusan yang diambil pendahulunya.
Pada hari Sabtu, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexey Arestovich, mengatakan bahwa mantan presiden Petro Poroshenko ikut bertanggung jawab atas konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia, melansir RT, Sabtu(19/3/2022).
Pejabat itu menunjuk pada keputusan Poroshenko untuk menulis aspirasi NATO ke dalam konstitusi negara.
Klausul tersebut, yang menguraikan jalur Kiev untuk menjadi anggota penuh (Uni Eropa) UE dan aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS), ditambahkan ke dalam konstitusi Ukraina pada Februari 2019 dan tak lama sebelum pemilihan presiden.
Langkah itu adalah aksi PR murni untuk mantan presiden, namun ternyata memiliki konsekuensi jangka panjang, Arestovich mengatakan kepada media lokal.
“Ketika Poroshenko memperkenalkannya, itu adalah teknologi PR pra-pemilihan pribadinya. Dia tahu sebelumnya bahwa NATO tidak akan pernah menerima kita. Tidak sedikit kesalahan atas apa yang terjadi sekarang di Ukraina terletak pada mereka yang mengadopsi dan mempromosikan ketentuan konstitusional ini,” katanya, menyiratkan bahwa anggota parlemen Ukraina yang mendukung klausul itu juga disalahkan.
Perubahan konstitusi mendapat dukungan luar biasa saat itu dengan 334 dari 450 anggota parlemen memilihnya.
Di bawah Poroshenko, keinginan untuk bergabung dengan NATO juga dimasukkan ke dalam doktrin militer negara itu pada tahun 2015.
Dokumen itu juga secara resmi menetapkan Rusia sebagai “musuh militer ” Kiev.
Aspirasi NATO Ukraina, bagaimanapun, sebenarnya sudah ada jauh sebelum reformasi konstitusi Februari 2019.
Negara itu menyesuaikan diri dengan blok pimpinan AS sejak akhir 1990-an, mengirim "unit penjaga perdamaian" ke Irak pada 2002, mengadopsi undang-undang yang memungkinkan akses militer pasukan NATO ke wilayahnya pada 2004, dan seterusnya.
Blok itu sendiri secara resmi mengakui aspirasi Ukraina pada 2008, ketika aliansi tersebut mengumumkan dalam Deklarasi KTT Bukares bahwa mereka menyambut “aspirasi Euro-Atlantik Ukraina dan Georgia untuk keanggotaan di NATO.”
Baca Juga: Apa Peran Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?
Para peserta KTT sepakat bahwa pada akhirnya negara-negara ini akan “menjadi anggota NATO.”
Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kebuntuan selama tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian gencatan senjata Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik-republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali dua republik pemberontak dengan paksa.
Baca Juga: Gagal Dapat Bantuan Jet Tempur, Fasilitas Perbaikan Jet MiG-29 Andalan Ukraina pun Dihancurkan Rusia