Pada Januari Nanti Diharapkan Sampaikan Perkembangan Tantangan Situasi HAM, APBN 2022 Timor Leste Capai 1,675 Miliar Dollar

Intisari-Online.com-Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas jajahan Portugis.

Portugis pertama kali datang ke Timor Leste pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1520.

Kedatangan Portugis untuk menjajah wilayah Timor Leste.

Belanda dan Jepang juga sempat datang ke Timor Leste untuk menguasai wilayah tersebut.

Baca Juga: Gunakan Warna Hitam dalam Bendera Timor Leste, Inilah Makna di Balik Simbol Warna-warna Cerminan Masa Depan Negara Ini

Melansir Tribunnnews.com, padaRabu 6 Oktober 2021, Dewan Menteri Timor Leste bertemu di Istana Negara, Dili.

Merekamenyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Adapun APBN 2022 Timor Leste sebesar US$1,675 miliar terdiri dari Anggaran Pemerintah Pusat, Anggaran Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno dan Anggaran Jaminan Sosial.

Pemerintah Konstitusi VIII menetapkan enam prioritas nasional untuk APBN 2022:

Baca Juga: Pantas Sampai Rela Gelontorkan Rp7,3 Triliun untuk Sumbang Vaksin ke Timor Leste dan Wilayah Pasifik, Industri Australia Ternyata Terancam Hancur Lebur Jika Tak Dapat Ini dari Negara-negara Tersebut

1) pengembangan sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan profesional dan kesehatan);

2) perumahan dan inklusi sosial;

3) sektor produktif (pertanian dan pariwisata), lingkungan dan konektivitas;

4) pengembangan sektor swasta;

5) pembangunan pedesaan; dan

6) pemerintahan yang baik.

Rancangan keputusan tentang otorisasi penandatanganan dua kontrak pembiayaan dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), dalam lingkup Proyek Perluasan Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato, telah disetujui.

Rancangan resolusi ini sudah menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Dewan Menteri pada tanggal 15 September 2021, namun karena adanya beberapa perubahan pada tahap akhir penyusunan, menjadi perlu untuk diajukan ke pembahasan baru.

Rancangan Resolusi Pemerintah juga disetujui, mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021 – 2030, yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Solidaritas dan Inklusi Sosial, Armanda Berta dos Santos.

Baca Juga: Kisah Para Perempuan Timor Leste: 'Langgar Tradisi' untuk Selamatkan Diri dari Perbudakan Nafsu Jepang pada Perang Dunia II

Tujuan utama Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021 – 2030 adalah untuk memastikan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas dalam dekade 2021 – 2030, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kebijakan Nasional Inklusi dan Promosi Penyandang Disabilitas.

Proyek irigasi Galata akan mencakup area seluas 600 hektar dan akan menguntungkan 750 keluarga.

Proyek irigasi Laivai akan mencakup area seluas 300 hektar, yang meliputi 176 hektar sawah yang ada dan akan menguntungkan 434 keluarga.

Dewan Menteri memutuskan untuk menyetujui prosedur pengadaan untuk pemberian kontrak publik untuk akuisisi tiga mesin x-ray untuk pemeriksaan kendaraan, tas tangan dan orang-orang untuk digunakan oleh Otoritas Pabean di Pos Perbatasan Terpadu Batugadé dan Salele, menurut proyek yang dipresentasikan oleh Menteri Keuangan, Rui Augusto Gomes.

Baca Juga: 'Warisan' Era Soeharto hingga Simpan Jejak Perlawanan Rakyat Bumi Lorosae terhadap Pemerintah Indonesia, 3 Destinasi Wisata Ini Ada di Ibu Kota Timor Leste

Dewan Menteri menghadiri presentasi Laporan Ketiga Kelompok Kerja Tinjauan Berkala Universal tentang penerapan hak asasi manusia di wilayah nasional, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kehakiman, José Edmundo Caetano.

Tinjauan Berkala Universal adalah mekanisme Dewan Hak Asasi Manusia, didirikan pada tahun 2006, yang mencakup 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini akan menjadi ketiga kalinya Timor Leste tunduk pada mekanisme evaluasi ini, dengan Tinjauan Berkala Universal Timor Leste terakhir berlangsung pada November 2016.

Baca Juga: Sejarah Timor Leste: Dulu Sering Dikunjungi Pedagang Arab, China, dan Gujarat yang Membawa Sutra serta Beras

Dalam setiap siklus, kemajuan situasi Hak Asasi Manusia di setiap negara sejak tinjauan pertama dan setiap Negara memiliki kemungkinan untuk menyoroti tindakan dan tindakan nyata yang diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diterima dalam siklus tinjauan sebelumnya.

Pada Januari 2022, Timor Leste diharapkan dapat menyampaikan laporan perkembangan dan tantangan situasi HAM di negara tersebut, periode 2017-2021.

(*)

Artikel Terkait