Advertorial
Intisari-online.com -Dalam kejadian apapun, upaya awal untuk membaratkan masyarakat China dari dalam tidak menghentikan penetrasi asing lebih lanjut, ataupun revolusi berikutnya (1911) juga tidak berhasil membebaskan China dari dominasi Barat.
Menuju akhir abad ke-19, di bawah dampak imperialisme baru, penyebaran tekanan asing semakin dipercepat.
Jerman memasuki taruhan mengerikan untuk pengaruh mereka; Jepang dan Rusia mendorong maju klaim wilayah mereka, dan tekanan iklan serta finansial AS ke Pasifik dengan kapal angkatan laut mematroli sungai China, tumbuh dengan cepat.
Namun di saat yang sama kepentingan asing yang terus naik ini juga menghambat partisipasi langsung dari China.
Langkah apapun dari salah satu kekuatan menuju partisi langsung atau pembagian pengaruh mereka akan bertemu dengan lawan kuat dari musuhnya.
Hal ini memunculkan Kebijakan Pintu Terbuka yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) yang membatasi hak spesial dari satu kekuatan ke kekuatan yang lain.
Kemudian hal ini secara umum diterima setelah Pemberontakan Petinju anti-asing (1900) di China.
Dengan tentara asing telah dibawa untuk menekan pemberontakan kini berada di Utara China, bahaya mencapai keberadaan yang berlanjut dari pemerintah China dan bahaya perang di antara kekuatan imperialis atas bagian mereka di negara itu tampak lebih besar daripada sebelumnya.
Kesepakatan pada Kebijakan Pintu Terbuka membantu mempertahankan baik pemerintah asli dan kesempatan yang sama untuk perdagangan, keuangan dan investasi oleh negara lebih maju.
Tidak berlaku di Jepang
Namun Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang berhasil lolos dari kolonisasi Barat.
Negara-negara Eropa dan AS mencoba untuk "membuka pintu" dan sampai beberapa tahap mereka berhasil, tapi Jepang berhasil mengusir penjajahan model itu baik formal maupun informal.
Lebih penting lagi Jepang malah bisa mencapai industrialisasi seperti halnya Eropa dan AS.
Alih-alih dijajah, Jepang malah berhasil menjajah.
Jepang secara tradisional telah berhasil menghindari tekanan asing.
Bertahun-tahun lamanya, hanya Belanda dan China yang diperbolehkan mencapai pelabuhan untuk melakukan transaksi jual-beli.
Masing-masing pun hanya mendapat akses ke satu pelabuhan saja.
Tidak ada negara asing lain yang boleh mendarat ke Jepang, walaupun Rusia, Perancis dan Inggris mencoba.
Pemaksaan pertama dalam bidang perbatasan Jepang dan perdagangannya tercatat dilakukan oleh AS.
Saat itu AS berupaya menjamin dan menguatkan kepentingan kapal mereka di Timur Jauh.
Sayangnya, kapal dan senjata Jepang tidak sebanding dengan yang dibawa Komodor Perry dalam dua ekspedisi angkatan laut AS ke Jepang pada 1853 dan 1854.
Jepang yang sadar betul denan dampak tekanan asing melalui melihat apa yang terjadi di China, mencoba membatasi perdagangan Barat lewat 2 pelabuhan saja.
Namun tahun 1858 Jepang menyetujui perdagangan komersil penuh dengan AS, diikuti oleh perjanjian serupa dengan negara Eropa Barat termasuk Belgia, Belanda dan Luxembourg.
Selain itu juga Rusia, Perancis dan Inggris.
Pola kesepakatan juga mirip: lebih banyak pelabuhan dibuka; penduduk asing diberi hak lebih, seperti di China; bea impor dan ekspor telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghilangkan kontrol yang dipakai Jepang dalam perdagangan asingnya.
Banyak penjelasan digunakan untuk menjelaskan mengapa Jepang yang lemah tidak dijajah.
Kemungkinan pertama adalah negara Barat tidak mengejar penjajahan di Jepang seagresif di negara lain seperti India, China dan wilayah sekitarnya.
Ketika kepentingan lebih besar ada di Jepang pada 1850-an dan 1860-an, negara adidaya sibuk dengan kondisi di negara lain seperti pemberontakan Indian 1857, Pemberontakan Taiping, Perang Krimea, intervensi Perancis di Meksiko dan Perang Sipil AS.
Perlawanan di perang sipil Jepang beruntun antara pendukung keluarga yang berkuasa, Tokugawa, yang mendirikan masyarakat hierarki feodal, melawan pendukung kaisar Meiji yang sudah diisoalasi dari peran pemerintah.
Perang sipil yang terjadi di tahun 1868 adalah upaya menggulingkan pemerintahan Tokugawa dan perbaikan peran Kaisar.
Restorasi Meiji juga membawa kepentingan internal ke dalam pusat kekuatan politik dan memicu perubahan arah secara radikal untuk perkembangan ekonomi Jepang.
Sejumlah perubahannya tak ada lagi sistem sosial feodal dan membangun kerangka ekonomi, politik sosial untuk industrialisasi yang kapitalis.
Pemerintahan baru secara aktif berpartisipasi dalam perubahan dalam berbagai bentuk dana dan jaminan kepada perusahaan industrialis dan investasi langsung dalam industri dasar contohnya kereta api, pembangunan kapal, komunikasi dan pembangunan mesin.
Hilangnya larangan feodal, percepakan edukasi massal dan juga penggunaan teknologi Barat membantu Jepang untuk tumbuh tanpa harus dijajah.