Intisari-online.com -Sebuah gerakan pro-kemerdekaan di Papua Barat telah mengimbau beberapa negara Barat, termasuk Selandia Baru untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak dengan memasok vaksin Covid langsung ke orang Papua untuk mengatasi “krisis ganda” di wilayah Indonesia.
Benny Wenda, yang mengklaim dirinya presiden sementara Pemerintahan Sementara Papua Barat, Juli lalu mengatakan telah mengajukan banding dengan menulis surat kepada menteri luar negeri Inggris, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
"Saya juga telah menulis kepada Presiden Komisi Eropa, WHO [Organisasi Kesehatan Dunia] dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai meningkatnya situasi covid-19 di tanah kami," katanya dalam sebuah pernyataan dikutip dari Asia Pacific Report.
“Krisis baru ini merupakan ancaman eksistensial lebih lanjut bagi orang-orang saya.”
Indonesia telah menyebabkan krisis ganda bagi rakyat Papua Barat dengan melancarkan operasi militer di tengah pandemi, kata Wenda, seperti yang telah diperingatkannya.
“Baru kemarin warga dari distrik Moskona Barat diserang oleh tentara setelah menghadiri ibadah damai menentang 'Otsus', melarikan diri ke hutan dan kota Bintuni,” katanya.
“Perempuan dan anak-anak takut untuk kembali ke desa mereka jika militer dan polisi menangkap atau menyerang mereka.”
Pengungsi di Nduga
"Lebih dari 50 ribu orang mengungsi di Nduga, Puncak dan Intan Jaya selama dua setengah tahun terakhir.
"Rumah mereka telah dihancurkan, gereja mereka dibakar dan sekolah mereka diduduki oleh tentara.
“Mereka ditinggalkan di kamp pengungsian internal, di mana virus akan menyebar dengan cepat.
"Sudah di kota-kota, pasien ditolak atau dirawat di mobil di luar rumah sakit.”
Negara-negara Barat dan WHO memiliki kewajiban moral yang mendesak untuk memberikan dosis vaksin langsung kepada pemerintah lokal Papua untuk didistribusikan, kata Wenda.
“Seperti yang ditunjukkan oleh krisis kesehatan Asmat 2018 , Jakarta tidak bisa dipercaya dengan kesehatan orang Papua Barat,” katanya.
“Selama hampir 60 tahun penjajahan, kami telah melihat kegagalan kronis untuk mengembangkan fasilitas kesehatan di Papua Barat, membuat kami sekarat di atas kekayaan alam yang digali Indonesia.
"Jika Jakarta dibiarkan memegang kendali pengembangan vaksin, rakyat saya akan semakin menderita.”
Wenda mengatakan perkembangan itu adalah bagian dari "genosida berkelanjutan terhadap rakyat saya".
“Hutan kami telah dirobohkan, gunung kami dipenggal, cara hidup kami dihancurkan.
"Indonesia membatasi perawatan kesehatan dan memaksakan pendidikan kolonial sambil membunuh siapa pun yang berbicara untuk penentuan nasib sendiri, ”kata Wenda.
“Meluncurkan operasi militer di tengah pandemi adalah kebijakan yang dirancang untuk lebih menghapus populasi kita. Kami membutuhkan bantuan internasional yang mendesak, langsung ke pemerintah lokal Papua, bukan melalui penjajah.”