Advertorial
Intisari-Online.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, dalam tujuh hari terakhir, kasus positif Covid-19 secara nasional mengalami penurunan.
Dalam konferensi pers perkembangan penanganan Covid-19 yang digelar Kamis (22/7/2021), ia memaparkan bahwa kasus positif yang semula tercatat mencapai 56.767 kasus pada Kamis (15/7/2021) menurun hingga menjadi 33.227 kasus pada Rabu (21/7/2021). Artinya, jumlah kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir turun 40 persen.
Pada periode yang sama, lanjut Prof Wiku, angka kesembuhan juga meningkat menjadi lebih dari 70 persen.
“Jika dilihat pada persentase kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama tiga hari terakhir,” ujarnya menurut rilis yang diterima Intisari-Online, Jumat (23/7/2021).
Ia pun melaporkan bahwa persentase keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupance rate (BOR) di tingkat nasional juga konsisten menurun dalam periode tersebut.
“Dari 76,26 persen menjadi 72,82 persen. Adanya perkembangan baik ini patut disyukuri,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah merawat pasien tanpa mengenal lelah, masyarakat yang rela bertahan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko penularan, serta pemerintah daerah yang bergerak cepat mengawal proses testing dan tracing Covid-19 di wilayahnya.
Namun, menurut Prof Wiku, masih banyak beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya, angka kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kesembuhan selama tujuh hari terakhir.
Prof Wiku memaparkan, angka kematian selama tujuh hari terakhir cenderung mengalami peningkatan. Selama enam hari berturut-turut, 1.000 kematian akibat Covid-19 terjadi setiap hari di Indonesia.
“Ini patut dijadikan refleksi bersama. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena bukan sekadar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita,” kata Prof Wiku.
Seharusnya, lanjut Prof Wiku, penurunan kasus positif dan meningkatnya kesembuhan diikuti oleh penurunan angka kematian.
Baca Juga: Antisipasi Gelombang Baru Covid-19, Sejumlah Daerah Terapkan PPKM Darurat dan Percepat Vaksinasi
Selain persoalan tersebut, zonasi risiko di tingkat kabupaten/kota menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik. Sebanyak 180 kabupaten/kota menjadi zona risiko tinggi. Adapun jumlah tersebut didominasi kabupaten/kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota di Jawa Timur, 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan 21 kabupaten/kota di Jawa Barat masuk dalam zona risiko tinggi.
Pelonggaran PPKM Darurat butuh pertimbangan
Pada Selasa (20/7/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dilonggarkan secara bertahap apabila kasus positif mengalami penurunan sampai dengan 25 Juli 2021.
Meski demikian, kesiapan daerah untuk melonggarkan PPKM Darurat harus pula dilihat dari perkembangan kasus positif, kesembuhan, kematian, dan BOR. Capaian baik dalam penanganan Covid-19 selama tujuh hari terakhir harus dipertahankan.
“Untuk itu perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing, dan menurunkan angka kematian,” kata Prof. Wiku.
Pada kesempatan tersebut, Prof Wiku juga menyampaikan evaluasi PPKM Darurat yang diselenggarakan di tujuh Provinsi Jawa dan Bali. Menurutnya, perkembangan status pandemi di setiap provinsi sejak PPKM Darurat masih menunjukkan fluktuasi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Tak Hanya Sulit bagi Orang Dewasa, Tapi Juga Anak dan Remaja
“Kasus prositif di Bali mengalami peningkatan dalam tiga hari terakhir. Kesembuhan di lima provinsi menunjukkan tren peningkatan. Di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta angka kesembuhan menurun,” kata Prof Wiku.
BOR di Bali pun masih perlu menjadi perhatian. Begitu juga, angka kematian di seluruh provinsi yang cenderung meningkat.
Dari segi kepatuhan, data Satgas Covid-19 mencatat kepatuhan memakai masker sudah cukup baik di tujuh provinsi. Persentase masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut berada di bawah 30 persen.
Sementara itu, kendala masih ditemui dalam meningkatkan kepatuhan menjaga jarak. Sebanyak 30 persen desa dan kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten warganya tidak patuh menjaga jarak.
Untuk efektivitas kinerja posko Covid-19 di setiap provinsi, Satgas Covid-19 mencatat sebanyak 50 persen posko yang tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak melaporkan kinerjanya.
Baca Juga: Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi: Tidak Ada Wilayah Indonesia yang Nol Risiko Covid-19
“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan oleh lebih dari 50 persen posko di daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia meminta provinsi-provinsi yang masuk dalam catatan evaluasi tersebut dapat memperbaiki, baik dari segi kepatuhan protokol kesehatan, angka kematian, kinerja posko Covid-19, dan BOR dapat memperbaikinya.
“Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” katanya.