Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Menengah ke Bawah, Media Dari Negara Pemberi Utang Terbanyak ke Indonesia Ini Malah Bocorkan Kondisi Ekonomi Indonesia

Intisari-online.com - Indonesia secara resmi kini turun kasta menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, dari negara berpenghasilan menengah.

Status Indonesia yang didapatkan dengan susah payah ini, turun di tengah pandemi Covid-19 yang sedang merajalela.

Bahkan kabar itu pun sudah terendus oleh beberapa negara tetangga.

Bahkan negara pemberi utang terbanyak ke Indonesia, Singapura pun sudah mendengar kabar tersebut.

Baca Juga: Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia Memiliki Posisi yang Unik, Simak Selengkapnya

Media Singapura, The Straits Times, menyoroti situasi ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Media Singapura itu, menjelaskan dalam sebuah artikel berjudul, "Indonesia Loses Prized Upper-Middle Income Status amid Coronavirus Pandemic."

Jika diartikan, akan berbunyi,"Indonesia kehilangan status berpenghasilan menengah ke atas yang berharga setelah hanya satu tahun, ketika wabah virus corona terbesar di Asia Tenggara membalikkan peningkatan kemiskinan dan lapangan kerja."

Seperti kita tahu, Singapura sendiri memang dekat dengan Indonesia, bahkan menjadi negara pemberi utang terbanyak ke Indonesia.

Baca Juga: Indonesia Jangan Sampai Kebobolan Lagi, Jenis Baru Virus Corona Muncul Lagi di India, Dikatakan Sama Bahayanya dengan Varian Delta, Begini Gejalanya

Menurut statistik yang dirilis Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Singapura memberikan utang hingga 68,02 miliar dollar AS.

Jumlah tertinggi di atas Amerika yang memberikan utang ke Indonesia sebesar 30,82 miliar dollar AS.

Tak hanya itu, media Singapura itu meyoroti situasi Indonesia, sejak didepak oleh Bank Dunia, dari daftar negara berpenghasilan menengah.

Bank Dunia menurunkan status pendapatan menengah, per 1 Juli dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita 3.870 dollar AS.

Sebelumnya Indonesia masuk sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, tahun lalu dengan pendapatan per kapita 4.050 dollar AS pertama kalinya sejak 1988.

"Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir semua negara, termasuk Indonesia pada 2020," kata kepala Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, Kamis (8/7).

Baca Juga: Inilah Perang Puputan Margarana Bali, Ketika Isi Perjanjian Linggarjati Hanya Mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai Republik Indonesia

"Dengan demikian, penurunan pendapatan per kapita Indonesia, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari," jelasnya.

Produk dometik bruto menyusut 2,1 persen tahun lalu, karena ekonomi Indonesia mengalami resesi pertama kali sejak Krisis Keuangan Asia sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Presiden Joko Widodo menjadikan salah satu tujuannya untuk mengeluarkan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah, dengan pengembangan infrastruktur dan merayu investor asing.

Namun, sejak pandemi melanda, membuatnya harus menutup bisnis dan menyebabkan pemotongan gaji hingga banyak orang kehilangan pekerjaan.

Hal ini membuat 2,75 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan hingga September tahun lalu.

Upaya negara untuk mempertahankan tingkat kemiskinan satu digit selama tiga tahun terakhir hancur, karena angka tersebut menjadi 10,19 persen dari 9,22 persen di tahun sebelumnya.

Baca Juga: Bukan China Apalagi Amerika, Siapa Sangka Justru Negara Kecil Ini yang Memberikan Utang Paling Banyak Pada Indonesia, Berikut 10 Negara Pemberi Utang ke Indonesia

Jumlah korban kemungkinan akan lebih buruk, jika Indonesia tidak mengeluarkan banyak uang untuk mendukung rumah tangga dan bisnis.

Program bantuan tunai, insentif, pembiayaan, dilakukan untuk menciptakan sebanyak 2,6 juta pekerjaan dari September hingga Februari 2021.

Bank Dunia memperkirakan, tingkat kemiskinan Indonesia bisa mencapai 11,8 persen tahun lalu, dan tambahan 5 juta orang miskin jika tanpa stimulus.

Pandemi masih memberikan ketidakpastian yang tinggi bagi perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, pemerintah kini akan fokus mengambil tindakan responsif agar pandemi terkendali dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan.

Artikel Terkait