1 Juli Kemarin Jadi Hari Jadi OPM, Tapi Justru Begini Tanggapan Beberapa Organisasi Masyarakat, 'Ini Hut Bhayangkara Polri'

Intisari-online.com -Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam Komponen Merah Putih Papua menolak tegas 1 Juli sebagai peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Albert Ali Kabiay Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua menyebut sikap itu demi menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.

Hal tersebut dilatar belakangi dinamika politik dan gangguan keamanan yang dirasa ormas selama di Papua.

"Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua. Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri," ujarnya dalam keterangan pers di Obhe Kampung Sereh, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Pantas Saja Papua Terus Bergejolak, Mulai dari OPM Hingga KKB Papua, Rupanya Semua Berawal dari Hasutan Belanda yang Tak Senang Papua Bergabung dengan Indonesia Ini

Kabiay mewakili suara sejumlah tokoh muda Papua.

Di antaranya adalah Ondoafi Kampung Sereh dan Yanto Eluay yang juga anak kandung tokoh masyarakat Papua, almarhum Theys Eluay.

Kemudian, Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan berisi enam poin.

Baca Juga: Mengaku Ditipu Pendahulunya, Alasan Mantan Panglima Tinggi OPM Ini Serahkan Diri hingga Ajak Teman-temannya

Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.

"Sesuai undang-undang yang berlaku, karena telah terbukti mereka menimbulkan teror terhadap masyarakat Papua," ujar Kabiay.

Ketiga, mendukung sepenuhnya aparat TNI dan polisi untuk melakukan penegakan hukum secara terukur, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua.

Baca Juga: Otsus Papua Segera Hangus dan Nasib Papua di Ujung Tanduk, OPM Tantang TNI-Polri Tahu KKB 'Lindungi' Mereka: Kalian Tidak Akan Mampu Berantas KKB

Keempat, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua.

"Sebab hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Kabiay.

Kelima, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021.

Terakhir, mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi di Papua.

Baca Juga: Pilih Tobat dan Ajak Anak Buahnya Kembali ke NKRI, Panglima Tinggi OPM Ini Bocorkan Tujuan Asli Gerakan Sparatis di Papua Dibentuk Ternyata Hanya Untuk Tujuan Politik Ini

Artikel Terkait