Intisari-Online.com - Penderitaan rakyat Palestina di bawah pendudukan Israel belum berakhirhingga saat ini.
Pada hari Selasa, kekerasan meletus setelah pembongkaran tempat bisnis Palestina oleh pasukan Israel dimulai di daerah al-Bustan di lingkungan Yerusalem Timur, Silwan, yang diduduki.
Melansir Al Jazeera, Selasa (29/6/2021), pasukan Israel yang dilengkapi dengan buldoser memasuki lingkungan Palestina dan menghancurkan toko daging di Silwan.
Tentara menggunakan gas air mata dan pentungan untuk memukul mundur warga dan aktivis Palestina saat mereka melakukan pembongkaran.
Harry Fawcett dari Al Jazeera, melaporkan dari Silwan, mengatakan tentara Israel tiba dalam jumlah besar pada Selasa pagi dan ada "konfrontasi signifikan".
“Kami berbicara dengan keluarga (yang memiliki toko daging) dan mereka mengatakan pasukan Israel datang dan menyerang mereka menggunakan gas air mata dan cara lain – awal yang kejam untuk penghancuran ini. Tapi ini bukan hanya tentang satu toko. Ada 20 unit lain yang berada dalam situasi yang sama di lingkungan ini,” katanya.
Saksi mata mengatakan, pasukan Israel juga menembakkan peluru baja berlapis karet untuk membubarkan warga Palestina yang marah di tengah seruan melalui pengeras suara masjid agar warga berkumpul untuk melindungi rumah mereka.
Pada 7 Juni, pemerintah kota Yerusalem mengeluarkan serangkaian perintah pembongkaran kepada penduduk daerah al-Bustan di Silwan.
Ada 13 keluarga yang terkena dampak, yang terdiri dari sekitar 130 orang.
Mereka diberi waktu 21 hari untuk mengungsi dan menghancurkan rumah mereka sendiri.
Karena perintah untuk menghancurkan rumah mereka sendiri tidak dilakukan,ini berarti pemerintah kota (Israel) akan menghancurkan rumah-rumah dan keluarga harus menanggung biaya pembongkaran – sekitar $6.000 (sekitar Rp87,3 juta).
“Beginilah cara kerjanya di Yerusalem Timur yang diduduki,” kata Fawcett. “Keluarga diberi perintah 21 hari yang mengatakan hancurkan rumah Anda sendiri setelah perintah ini berakhir, atau kami akan melakukannya dan kemudian menagih Anda denda karena kesulitan harus menghancurkan rumah Anda.”
Dia menambahkan undang-undang Israel telah mempersulit keluarga Palestina untuk mengajukan banding atas perintah pembongkaran di depan pengadilan.
Sejak tahun 2005, penduduk al-Bustan telah menerima peringatan untuk menghancurkan hampir 90 rumah dengan dalih membangun tanpa izin.
Penghancuran rumah itu dilakukan demi organisasi pemukim Israel yang berusaha mengubah tanah itu menjadi taman nasional dan menghubungkannya dengan daerah kota arkeologi Daud.
Menurut Grassroots Jerusalem, sebuah LSM Palestina, pembongkaran rumah dan pemindahan paksa yang diperintahkan pengadilan adalah taktik yang digunakan Israel untuk mengusir penduduk Palestina.
Dalam sebuah pernyataan awal bulan ini, organisasi hak-hak Palestina Al-Haq mengatakan warga Palestina di Yerusalem Timur merupakan mayoritas penduduk.
Tetapi “undang-undang zonasi Israel telah mengalokasikan 35 persen dari luas lahan untuk pembangunan pemukiman ilegal oleh pemukim Israel”.
52 persen lainnya dari luas lahan telah "dialokasikan sebagai 'kawasan hijau' dan 'daerah yang tidak direncanakan' di mana konstruksi dilarang", katanya.
Silwan terletak di selatan Kota Tua Yerusalem, berdekatan dengan temboknya.
Setidaknya 33.000 warga Palestina tinggal di lingkungan itu.
Mereka telah menjadi sasaran organisasi pemukim Israel selama bertahun-tahun.
Dalam beberapa kasus, penduduk Palestina terpaksa berbagi rumah dengan pemukim.
Beberapa dari keluarga Palestina ini telah tinggal di Silwan selama lebih dari 50 tahun sejak mereka dipindahkan dari Kota Tua pada 1960-an.
Pada tahun 2001, Ateret Cohanim, sebuah organisasi pemukim Israel yang bertujuan untuk memperoleh tanah dan meningkatkan kehadiran Yahudi di Yerusalem Timur, mengambil alih kepercayaan tanah Yahudi yang bersejarah.
Didirikan pada abad ke-19, perwalian tersebut membeli tanah di daerah tersebut untuk merelokasi orang-orang Yahudi Yaman pada saat itu.
Organisasi pemukim telah mengklaim di pengadilan kepercayaan yang dikendalikannya memiliki tanah.
Di bawah hukum Israel, jika orang Yahudi dapat membuktikan bahwa keluarga mereka tinggal di Yerusalem Timur sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, mereka dapat meminta "pengembalian" properti mereka, bahkan jika keluarga Palestina telah tinggal di sana selama beberapa dekade.
Hukum hanya berlaku untuk orang Israel, dan orang Palestina tidak memiliki hak yang sama di bawahnya.
“Ada diskriminasi yang jelas di sini di mana orang Yahudi dapat mengklaim kembali properti apa pun yang mereka klaim mereka miliki di masa lalu sebelum tahun 1948, sementara orang Palestina yang kehilangan tanah air mereka di 500 desa di dalam Israel, termasuk Yerusalem Barat, tidak dapat mengklaim kembali properti mereka,” Mohammed Dahleh, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga Silwan, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Keluarga-keluarga itu tidak dapat mengklaim kembali properti mereka, meskipun mereka memegang kartu identitas Israel dan dianggap sebagai penduduk negara Israel oleh hukum Israel,” lanjutnya.
“Ini berarti bahwa komunitas ini, jika pengadilan Israel akhirnya menyetujui pemindahan paksa semacam ini, akan menjadi pengungsi untuk kedua kalinya.”