Intisari-Online.com – Beginilah ekonomi Palestina akibat pendudukan Israel, kehilangan sekitar 4,95 triliun rupiah setiap tahun, tapi satu wilayah ini mendapatkan keuntungan karena kedekatan dengan Israel.
Pada tahun 1994, didirikan Otoritas Palestina (PA), sebagai badan independen sementara untuk mengatur Wilayah Palestina.
Setelah itu, badan yang mengatur untuk seterusnya, dalam periode negosiasi lima tahun, untuk menggantikan PA, belum juga terwujud.
Terlepas dari keberhasilan implementasi ekonomi dan keamanan PA, dan meskipun negara Israel melonggarkan pembatasan pergerakan dan akses, namun pendudukan terus mengikis kapasitas produktif ekonomi Tepi Barat.
Ekspansi pemukiman Israel yang terus-menerus, pendirian pos pemeriksaan sementara dan permanen, dan Tembok Pemisahan yang membatasi kemungkinan pembentukan Palestina sebagai negara yang layak.
Wilayah Palestina kehilangan sekitar $3,4 miliar (Rp4,95 triliun) per tahun dari PDB sebagai akibat dari pendudukan, demikian laporan PBB (UNCTAD) pada catatan September 2016.
Tanpa pendudukan Israel, menurut laporan itu, pada September 2016, ekonomi Palestina bisa dua kali lipat dari ukuran yang ada.
Tercatat pada laporan tersebut bahwa Palestina telah menjadi ‘captive market’, terjebak dalam ketergantungan perdagangan asimetris terhadap Israel.
Hampir 55 persen perdagangan Palestina terjadi dengan Israel dibandingkan dengan hanya 3 persen perdagangan Israel dengan Palestina.
Impor produk Israel yang tidak proporsional, yang disubsidi besar-besaran dan cenderung berkualitas lebih tinggi daripada produk Palestina, sangat merusak ekonomi Palestina.
Sementara itu, kemiskinan tetap meluas di Wilayah Palestina dan pengangguran telah menyebabkan meningkatnya jumlah orang Palestina yang mencari izin kerja di Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi pekerjaan orang Palestina di Israel sebagai anggota angkatan kerja, sebagian besar adalah outsourcing, dan beberapa pekerja ilegal.
Perdagangan, konstruksi, manufaktur, dan pertanian, terus semakinmenderita akibat arus keluar tenaga kerja Palestina.
Dengan tanah, akar konflik antara Israel dan Palestina, penguasaan wilayah tanah, dan akses ke sumber daya utama merupakan faktor penting dalam perjuangan ekonomi pertanian Palestina yang didominasi.
Mempekerjakan hingga 90% dari populasi, pertanian menopang makanan internal, dan ekonomi ekspor negara.
Penyitaan lahan yang meluas untuk penggunaan militer dan pemukiman oleh Israel, serta untuk cagar alam, dan proyek pelestarian dan penggalian arkeologi, mengakibatkan penurunan berkelanjutan di sektor ini.
Israel yang menguasai lebih dari 60% Tepi Barat, Palestina kehilangan sumber daya alam yang penting.
Akibatnya, hasil pertanian menurun dalam beberapa dekade terakhir menjadi sektor ekonomi Palestina yang paling miskin.
Sementara itu, Tepi Barat dan sektor teknologi tinggi yang baru muncul di Ramallah, telah diuntungkan dari kedekatannya dengan Israel.
Yaitu melalui keterlibatannya dengan impor produk dan layanan Eropa dan Amerika dari negara Israel.
Namun, tindakan pembatasan yang diterapkan oleh negara Israel pada operator telekomunikasi di Tepi Barat, berdampak negatif cukup besar pada jaringan Palestina.
Impor teknologi untuk perusahan TIK Palestina sangat dibatasi, dan akses boardband seluler pun terbatas.
Operasi oleh perusahaan Palestina di wilayah di bawah administrasi militer Israel dilarang dan operator Palestina harus mengakses hubungan internasional melalui perusahaan Israel.
Regulasi yang tidak memadai juga membatasi perkembangan sektor ini.
Israel menolak untuk mengizinkan reguler independen untuk Wilayah Palestina dan terus memfasilitasi operasi perusahaan Israel yang tidak sah di pasar Palestina.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari