Inilah PT Teknologi Militer Indonesia, Nama Perusahaan Kolega Prabowo Subianto yang Terseret Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun Serta Dugaan Politisasi

Intisari-online.com -Minggu lalu ada pihak yang membocorkan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kementerian Pertahanan.

Informasi ini dengan segera menimbulkan polemik.

Pertama, jumlah anggaran yang terlalu fantastis melebihi setengah besaran anggaran belanja pada APBN 2021.

Kedua, ada keterlibatan kolega Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di dalamnya.

Baca Juga: Tak Menampik Potensi Adanya Mafia, Prabowo Beberkan Strategi 'Amankan' Pengadaan Alutsista yang Direncanakan Senilai Rp1.700 Triliun

Hal ini terungkap lewat identitas perusahaan yang menjadi rekanan Kemenhan, yaitu PT Teknologi Militer Indonesia.

Dikutip dari Kompas.com, PT TMI didirikan pada 14 Agustus 2020 sebagai perusahaan swasta nasional.

Ia berstatus perseroan tertutup.

Ada tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI berstatus tidak memiliki saham.

Baca Juga: Pantas Prabowo Sebut Anggaran Rp1700 Triliun Tak Perlu Dihebohkan, 3 Megakontrak Alutsista Ini pun Nyatanya Tak Pernah Terealisasi

Komisarisnya bernama Prasetyo Hadi, dan tiga direktur adalah Satrio Dimas Adity, Wicaksono Aji, dan Tony Setya Boedi Hoesodo.

Kemudian pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Glenny dan Magio rupanya adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang aktif juga di Partai Gerindra, dikutip dari Kompas.id.

Sementara itu Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL dan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 sedangkan Mundasir lulusan Akmil 1988.

Baca Juga: Ramai Anggaran Militer 1700 T Usulan Prabowo, Mari Bandingkan Anggaran Belanja Militer Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga

Akta perusahaan menyebutkan berdirinya industri ini bertujuan sebagai industri pengolahan, industri pesawat terbang dan perlengkapannya, reparasi pemasangan mesin dan peralatan sampai reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan.

Industri juga melebar ke instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lain, komunikasi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah sampai konstruksi telekomunikasi navigasi udara.

Wicaksono Aji selaku Corporate Secretary PT TMI menjlaskan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan.

Di bawah Kemenhan, dulunya mereka adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan.

Baca Juga: Prabowo Tak Menampik Adanya Mafia Alutsista dan Industri Pertahanan Bayangan Usai Dirinya ‘Minta’ Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun untuk Pertahanan

Aji juga menjelaskan PT TMI adalah wadah para ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, serta teknokrat anak bangsa yang mempelajari dan alih teknologi (TOT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.

"Peran PT TMI adalah menganalisis dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, maupun swasta dalam hal ToT," kata Aji.

Upaya politisasi

Pengamat Pertahanan Curie Maharani Savitri menyebutkan kontroversi bocornya rancangan peraturan presiden itu sarat dengan upaya politisasi.

Baca Juga: Militer Indonesia Sudah Jadi Nomor 10 Terkuat di Dunia, Menham Prabowo Tetap Tambah Kekuatan TNI AL, Beli 8 Kapal Perang dari Italia!

“Kami concern ya ada upaya politisasi. Politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan dan membuat isu tersebut menjadi kontroversi publik," ujar Curie dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung dengan tema "Membaca Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun" dari channel YouTube Republik Merdeka TV, Kamis (3/6/2021).

"Misalnya raperpres ini berbicara rencana strategis (renstra) jamak, maka terhitung 25 tahun ke depan merupakan instruksi presiden (inpres). Hal ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," imbuhnya.

Curie menyebut, perencanaan tersebut memang berbeda dari biasanya. Soal pendekatan, umumnya perencanaan pertahanan dimulai dari kapabilitas alat yang diinginkan, baru kemudian berbicara soal anggaran.

"Namun Kemenhan mencoba melakukan pendekatan baru. Dari yang tadinya capability based planning menjadi budget based planning, dan ini masih dalam proses," katanya.

Baca Juga: Setelah Kekuatan Militer Indonesia Masuk 16 Besar Terkuat di Dunia, Prabowo Kini Minta Anggaran Pertahanan Sebesar Rp 1,7 Kuadriliun

Curie menilai, pembelian alutsista ini kurang tepat untuk dilakukan saat ini karena sebabkan kegaduhan, lebih-lebih baru berupa rancangan dan belum final.

"Sepengetahuan saya, prosesnya sendiri intra di Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat. Jadi, kalau dibilang tertutup ya karena masih intra kementerian," jelasnya.

Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menyebut polemik ini dihembuskan oleh pihak tertentu yang kepentingannya non-pertahanan dan berupaya mempolitisi isu.

Hal ini terkait dengan kesempatan Menhan Prabowo Subianto maju dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 masih terbuka lebar.

Baca Juga: Megawati Dapat Bintang Jasa dariVladimir Putin, Rusia Mengaku Siap Bantu Indonesia dalam Berbagai Bidang, Termasuk Soal Militer dan Alutsista

"Kelihatannya, polemik itu dimunculkan dari lawan politik Prabowo. Ya, dilihat saja. Bisa jadi Prabowo sedang mendapatkan serangan dari partai-partai lain karena dianggap menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) ke depan," ucap Ujang saat dihubungi pada Sabtu (5/6/2021).

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait