Intisari-online.com - Bendera Bintang Kejora adalah lambang yang menggambarkan kemerdekaan Papua.
Benda ini ditentang oleh pemerintah Indonesia untuk dikibarkan, karena memiliki nuansa sparatisme.
Meski demikian, ternyata di luar negeri bendera ini banyak dikibarkan, misalnya di Selandia Baru, Fiji, hingga Australia.
Pengibaran ini menandakan dukungan untuk kemerdekaan Papua.
Australia merupakan negara yang kerap memberikan dukungan atas kemerdekaan Papua, terutama ini bukan pertama kalinya.
Pada 2019, di Australia ada pengibaran bendera Bintang Kejora, di Balai Kota Leichhardt di bagian Barat Sydney.
Selain itu, pada masa lalu, Australia juga mendukung kemerdekaan Timor Leste.
Ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi Indonesia, terkait campur tangan asing, untuk urusan dalam negeri Indonesia.
Dikutip dari ABC News, hal itu pernah diungkapkan oleh Richard Chauvel, peneliti West Papua dari University of Melbourne.
Dia mengatakan ketakutan mendalam tentang campur tangan asing berasal dari "trauma" yang dirasakan oleh orang Indonesia menyusul keterlibatan Australia di Timor Timur.
"Ada kecurigaan besar, di seluruh Indonesia tentang kepentingan apa pun," katanya.
"Pernyataan apa pun sifatnya oleh setiap bagian masyarakat Australia tentang Papua Barat mengingat sejarah di Timor Timur itu," kata Dr Chauvel.
"Ini mencerminkan kembali peran yang dimainkan Australia pada tahun 1999 dan bagaimana kemerdekaan Timor Leste," tambahnya.
" Ini telah ditafsirkan dan dipahami oleh orang Indonesia dan politisi hingga hari ini," jelasnya.
Ada banyak perdebatan tentang peran apa yang dimainkan Australia selama perpindahan Timor Timur menuju kemerdekaan.
Tetapi itu jelas merupakan peran yang signifikan dan termasuk memimpin pasukan penjaga perdamaian multinasional selama tahun 1999 dan 2000.
Adapun situasi di Papua Barat hari ini, Pemerintah Australia sebagian besar tetap diam atasapa yang terjadi baru-baru ini.
Australia hanya akan mengatakan bahwa itu mendesak "semua pihak untuk menghindari kekerasan dan menahan diri".
Meski pada kenyataanya, rakyat Australia banyak yang bersuara dan ikut mencampuri urusan Indonesia dengan Papua.
Dr Chauvel mengatakan di bawah Perjanjian Lombok tahun 2006, Australia dan Indonesia sepakat untuk menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak akan mendukung "gerakan separatis".