Pantas Saja Australia Bereaksi Saat KKB Papua Dilabeli Teroris Sampai Indonesia Berniat Kerahkan Densus 88, Ternyata Ada Hubungan Pasukan Anti-Teror Indonesia Itu Dengan Australia

Intisari-online.com - Indonesia memang secara resmi telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, sebagai kelompok teroris.

Hal itu diutarakan olehMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

"Pemerintah melihat ada organisasi atau orang Papua yang melakukan kekerasan besar dan dapat dikategorikan sebagai teroris," katanya.

"Terorisme adalah setiap tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan yang meluas, yang dapat menciptakan korban massal atau menimbulkan kerusakan," tambahnya.

Baca Juga: Konflik dengan KKB Papua Tak Kunjung Usai, Indonesia 'Trauma' Berdialog dengan Papua Lantaran Pengalaman Timor Leste pada 1999?

Undang-undang anti terorisme di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pihak berwenang, termasuk menahan tersangka selama beberapa minggu untuk tuntutan resmi.

Sementara itu, pelabelan teroris itu mengarah pada upaya Indonesia untuk mengerahkan pasukan khusus anti-teror polisi yang dikenal dengan Densus 88.

Penunjukan anggota KKB Papua sebagai kelompok teroris memungkinkan Indonesia meningkatkan pengerahan pasukan elit.

Hal ini pun disoroti oleh media Australia, ABC News.com.au, karena ternyata pasukan elit Densus 88 memiliki hubungan dengan Australia.

Baca Juga: Tak Kapok Puluhan Kali Digempur TNI-Polri, KKB Malah Masih Nekat Tebar Ancaman di Papua, Sebut akan Lakukan Hal Ini untuk Ciptakan Kerusuhan

Komisaris Besar Polisi Ahmad Ramadhan mengatakan, unit yang disebut Densus 88 pasti akan terlibat, dalam menangani kasus terorisme terhadap orang papua.

Perlu diketahui Densus 88 adalah satuan elit kontrateroris yang mendapat pelatihan dari Polisi Federal Australia (AFP).

Melalui fasilitas penegakan hukum gabungan Australia-Indonesia yang berbasis di Jakarta.

Detasemen 88 menerima beberapa pelatihan dari Polisi Federal Australia (AFP) melalui fasilitas penegakan hukum gabungan Australia-Indonesia yang berbasis di Jakarta.

Fasilitas ini juga memberikan pelatihan kepada pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"AFP memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk mendukung Polri, termasuk Detasemen 88," kata juru bicara AFP kepada ABC.

Baca Juga: Pantas Saja Jadi Buruan, Rupanya Ini Sederet Kejahatan Brutal Pemimpin KKB Papua Lekagak Telengen, Pernah Tembak Mati Kopassus Sampai Berniat Serang Freeport

"AFP memberikan program pelatihan dengan cara yang mencerminkan dan mendukung dukungan kuat Australia terhadap hak asasi manusia," katanya.

Unit tersebut telah mendapat kecaman di masa lalu oleh orang Papua.

Karena diklaim bahwa unit tersebut adalah "pasukan kematian" yang telah terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum di wilayah tersebut.

Jason MacLeod, pendiri kampanye Make West Papua Safe, mengatakan dia "tidak menentang pelatihan" pasukan Indonesia oleh AFP.

Tetapi mengatakan Australia perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan anggota Detasemen 88 tidak melakukan kejahatan di wilayah yang diperebutkan.

"Kami hanya perlu benar-benar jelas bahwa pendanaan kami tidak berkontribusi untuk memperburuk situasi hak asasi manusia, bahwa pejabat publik Australia, seperti petugas AFP, tidak melatih orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata MacLeod.

Baca Juga: Otsus Papua Segera Hangus dan Nasib Papua di Ujung Tanduk, OPM Tantang TNI-Polri Tahu KKB 'Lindungi' Mereka: Kalian Tidak Akan Mampu Berantas KKB

AFP mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya tidak akan mengomentari pengerahan Detasemen 88 karena itu adalah urusan pihak berwenang Indonesia.

Richard Chauvel, seorang peneliti di University of Melbourne dan pakar hubungan Australia-Indonesia, mengatakan masalah pelatihan Australia terhadap pasukan Indonesia yang mungkin dikerahkan ke Papua "sensitif di kedua sisi".

"Baik pemimpin Papua pro-kemerdekaan dan kelompok pendukung mereka di Australia dan di tempat lain, telah mencoba untuk mengkampanyekan masalah ini," kata Dr Chauvel.

"Karena publisitas yang dihasilkan oleh itu, itu merupakan masalah yang berpotensi memalukan bagi Pemerintah Australia," imbuhnya.

Artikel Terkait