Advertorial
Intisari-Online.com - Wilayah Papua Barat atau Papua merupakan salah satu wilayah yang terus dipertahankan Indonesia sejak kemerdekaan.
Ini merupakan wilayah yang terus berupaya memerdekakan diri dari Indonesia.
Tumbuh gerakan separatis di Papua Barat sejak beberapa dekade lalu, bahkan masih menjadi 'PR' bagi pemerintah Indonesia sampai saat ini untuk mengamankannya.
Papua Barat, yang kini telah terbagi menjadi provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan wilayah Indonesia paling timur, sebuah wilayah berupa setengah dari sebuah pulau besar.
Jika mengingat bahwa Papua Barat merupakan bagian setengah pulau, mungkin muncul di benar kita 'mengapa hanya Papua Barat yang masuk ke dalam wilayah Indonesia?'
Bahkan, ketika Indonesia mati-matian mempertahankan Papua Barat, setengah pulau lainnya yang dikenal sebagai Papua Nugini tak pernah disentuh bahkan disinggung.
Indonesia dengan segala upaya mempertahankan Papua Barat meski desakan untuk kemerdekaannya terus bergelora, 'ingin' menyusul tetangganya yang sudah lama merdeka.
Apa perbedaan Papua Barat dan Papua Nugini sehingga nasib mereka kini berbeda?
Rupanya, perbedaan itu berasal dari sejarah penjajahan di pulau tersebut, yang juga terbagi menjadi dua kekuasaan.
Melansir abc.net.au, meski Papua Barat berbagi perbatasan dan etnisitas budaya dengan Papua Nugini, namun mereka dijajah oleh bangsa yang berbeda.
Papua Nugini dijajah oleh Inggris, sebelum pemerintahan Jerman dan Australia, sementara Papua Barat dijajah oleh Belanda.
Itulah yang menempatkan keduanya di jalur yang berbeda.
Pada tahun 1962, setelah menjadi sengketa dengan Belanda, penguasaan Papua Barat disepakati untuk dialihkan ke Indonesia dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat
Keterlibatan Amerika Serikat juga sebagai bagian dari strategi Perang Dingin AS untuk menjauhkan Indonesia dari pengaruh Soviet.
Sebelum itu, Australia sempat mendukung tawaran untuk Kemerdekaan Papua Barat, tetapi mundur karena logika keamanan Perang Dingin.
Kemudian, setelah konflik yang hampir menimbulkan perang, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York.
Selanjutnya, perjanjian itu menempatkan Indonesia di bawah Otoritas Eksekutif Sementara PBB hingga referendum yang memungkinkan semua orang dewasa Papua Barat untuk memutuskan nasib kemerdekaan mereka.
Referendum Papua Barat atau yang juga dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera itu dilaksanakan pada 14 Juli–2 Agustus 1969.
Namun sebelum itu, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak 30 tahun dengan perusahaan pertambangan emas dan tembaga AS Freeport-McMoran untuk memulai penambangan di wilayah yang kaya sumber daya.
Selain itu, dua tahun kemudian, menurut para sejarawan, sejumlah orang dipilih sendiri untuk memilih di bawah pengawasan militer Indonesia dan memilih dengan suara bulat untuk tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia.
Tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pun disasarkan kepada Indonesia.
Indonesia dan perwakilannya di PBB sejak itu berulang kali menolak klaim pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Tuduhan itu juga disebut telah disebarkan oleh "gerakan separatis Papua".
“Provinsi Papua dan Papua Barat … akan selalu menjadi bagian dari Indonesia yang bersatu,” kata diplomat Indonesia Ainan Nuran kepada dewan keamanan PBB pada 2017.
Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pernah menegaskan tentang status Papua Barat ketika datang deklarasi kemerdekaan wilayah tersebut oleh aktivis Benny Wenda.
Menurutnya, Papua sudah final masuk dalam bagian NKRI sejak digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969.
Disebutnya, hasil dari Papera yang sudah disahkan Majelis Umum PBB dan sah menjadi bagian kedaulatan Indonesia.
Bagaimanapun, Papua Barat telah memiliki jalan yang berbeda dari saudara sepulaunya, Papua Nugini.
(*)