Pernah Bikin Jokowi Divonis Bersalah oleh Pengadilan, Masalah di Laut Papua Ini Kini Jadi Sasaran Media Selandia Baru untuk Sudutkan Pemerintah Indonesia yang tengah Berseteru dengan KKB

Intisari-Online.com - Seiring dengan meningkatnya operasi militer di Papua Barat, layanan internet ke ibu kota provinsi Papua, Indonesia telah diputus.

Pernyataan tersebut ditulis oleh Media Selandia Baru, Senin (3/5/2021).

Rnz.co.nz mewartakan bahwa perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia memastikan layanan internet di Jayapura terganggu pada Jumat malam.

Dikatakan gangguan itu karena terputusnya Sistem Kabel Sulawesi Maluku Papua di jalur Biak-Sarmi.

Baca Juga: Punya Sepak Terjang Mentereng Pantas Saja Pasukan Setan Ditugaskan Tumpas KKB Papua, Ternyata Sebelumnya Pernah Tumpas G30S PKI, ke Timor Timur, Hingga DOM Aceh

Hal ini menghambat arus informasi terkait pengejaran pejuang gerilya Tentara Pembebasan Papua Barat oleh aparat keamanan Indonesia.

Lebih lanjut, ini dikaitkan dengan konflik yang terjadi setelah terbunuhnya seorang pejabat tinggi intelijen Indonesia, Brigjen I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, di dataran tinggi tengah Papua oleh tembakan KKB.

Lebih jauh, juga tanggapan Presiden Indonesia Joko Widodo yang bersumpah akan melakukan tindakan keras militer di Papua.

Kabel Bawah Laut Telkom Putus, Jaringan Internet di Jayapura Terganggu

Baca Juga: Labeli KKB Papua sebagai Kelompok Teroris, Ternyata Malah Bisa Membahayakan, Sampai Ada Permintaan untuk Dikaji Ulang, Ternyata Ini Penyebabnya

Nyatanya, Kabel laut Telkom Jayapura putus di titik 360 kilometer. Hal ini membuat layanan internet milik Telkom di Jayapura dan sekitarnya mengalami gangguan sejak Jumat (30/4/2021) pukul 21.31 WIT malam.

Sebelumnya, Kepala Telkom Jayapura, Sugeng mengatakan titik putusnya kabel laut SCMPCS tersebut berada di sekitar 360 kilometer dari Jayapura.

Sugeng belum mengetahui secara pasti apa penyebab putusnya kabel tersebut.

Namun, pihak Telkom kini sudah mengalhkan jaringan dari kabel optik ke satelit dan Radio IP dengan jumlah bandwidth terbatas.

Baca Juga: Pasukan Setan Turun Tangan saja Sudah Menakutkan, Ada Kabar Denjaka Juga Ikut Turun Tangan Untuk Tumpas KKB Papua, Begini Kabarnya

Adapun kapasitas backup yang tersedia melalui satelit adalah 140 Mbps, sedangkan kapasitas radio IP Jayapura - Merauke dipatok di angka 200 Mbps.

Angka tersebut sangat jauh dari pemakaian terakhir yang mengandalkan kabel fiber optik yang berkisar 60 Gbps.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat di sana, lanjut sugeng, berebut koneksi internet belum bisa menikmati jaringan data dengan maksimal.

Juru bicara PT Telkom Indonesia meminta maaf atas gangguan layanan internet.

Baca Juga: Turun Tangan Sendiri Sambangi Komandan KKB Papua, Inilah Cara Presiden Soeharto Padamkan Pemberontakan KKB Papua, Komandan KKB Luluh Setelah Dibisikan Hal Ini Oleh Soeharto

Kasus 2019

Pada 2019, pemerintah Indonesia sempat menutup layanan internet di wilayah Papua selama berminggu-minggu selama protes dan kerusuhan mematikan si Papua antara Agustus dan September tahun itu.

Kericuhan di Papua saat itu akibat aksi rasialisme terhadap sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Aksi demonstrasi disertai kericuhan terjadi terus menerus dan bergelombang di sejumlah wilayah Bumi Cendrawasih.

Baca Juga: Dicap Sebagai Teroris,Viral 'Pasukan Siluman' Diduga Diturunkan untuk Tumpas KKB di Papua, Bahkan Pasukan Elite TNI AL Ini Sanggup Bikin Angkatan Laut Amerika Serikat Gentar!

Aksi demonstrasi dan kericuhan, menurut pemerintahan Jokowi, karena banyak beredar kabar bohong di Papua.

Atas kebijakan pemblokiran internet di Papua, sejumlah lembaga seperti South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam, dan ICJR menggugat Jokowi dan Kemenkominfo ke PTUN.

Pengadilan Indonesia kemudian memutuskan bahwa pemerintah melanggar hukum, Jokowi divonis bersalah karena melakukan hal tersebut.

Baca Juga: KKB Papua Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris, Mengapa Beberapa Pihak Justru Mengkritik Keputusan Tersebut?

(*)

Artikel Terkait