Salah Satunya Berharga Bagi Sejarah Timor Leste, Inilah Sederet Kebijakan yang 'Dilahirkan' BJ Habibie Meski Hanya Menjabat Presiden Indonesia selama 517 Hari

Baca Juga: Tiba-tiba 'Diserbu' Puluhan Ribu Tunawisma Sementara Sumber Makanan Luluh Lantak, Timor Leste Sampai Harus Dikeroyok Dua Negara untuk Bisa Pulih dari Bencana Banjir

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, diselenggarakan referendum yang memberikan kesempatan untuk Timor Leste yang saat itu bernama Timor Timur, untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Itu merupakan salah satu kebijakan yang lahir di era pemerintahan presiden ke-3 Indonesia tersebut.

Meski sempat menuai pro dan kontra, Presiden BJ Habibie pada akhirnya tetap melaksanakan referendum Timor Timur dilaksanakan pada 30 Agustus 1999.

Meski hanya menjabat sebagai Presiden selama 517 hari, namun diketahui sederet kebijakan 'dilahirkan' oleh pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Baca Juga: Uni Soviet Mendahului AS Kirim Valentina Tereshkova sebagai Wanita Pertama yang Meluncur ke Luar Angkasa, Ini 6 Wanita Inspiratif yang Berhasil Menjelajahi Antariksa

Selain referendum Timor Timur, berikut ini kebijakan era BJ Habibie lainnya, melansir Kompas.com:

Kebebasan Pers

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman.

Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI.

Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Covid-19 Menggila di India dengan Lonjakan 350.000 Kasus Per Hari, Menteri Kesehatan Filipina Berkata Bahwa di Filipina 'Kemungkinan Besar' Bisa Terjadi Hal Serupa

Pemilu bebas dan demokrasi

Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu.

PROMOTED CONTENT