Ledakan di Pangkalan Militer Guinea Ekuatorial, Rupanya Negara Ini Termasuk Paling Korup di Dunia, Upaya Kudeta Tak Juga Bikin Presidennya Lengser Meski Banyak Dituduh Lakukan Korupsi

Intisari-Online.com -Pada Minggu kemarin, terjadi ledakan dahsyat di sebuah pangkalan militer di kota terbesar Bata, Guinea Ekuatorial.

Yang terbaru, stasiun televisi lokal TVGE mengabarkan sedikitnya 20 orang tewas dalam serangkaian ledakan tersebut, mengutip Reuters (8/3/2021).

Sedangkan ratusan lainnya luka-luka.

Melansir Al Jazeera, Minggu (7/3/2021), dalam keterangannya di televisi nasional, Presiden Teodoro Obiang mengatakan ledakan itu disebabkan kelalaian terkait penggunaan dinamit di pangkalan militer tersebut.

Baca Juga: Gara-gara Kelalaian di Pangkalan Militernya, Ledakan Dahsyat Sebabkan Penduduk Negara Kecil Ini Makin Miskin dan Menderita

Guinea Ekuatorial,negara di Afrika Tengah, merupakan salah satu negara paling korup di dunia.

Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik terus merongrong hak asasi manusia di Guinea Ekuatorial.

Korupsi tingkat tinggi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus berlanjut, termasuk penindasan terhadap kelompok masyarakat sipil dan politisi oposisi, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil, menurut Human Right Watch.

Baca Juga: Bak Dapat Balasan Langsung Usai Gempur Suriah, Kapal Tanker Israel Langsung Meledak Hanya Beberapa Jam Setelah Suriah Dihancurkan Amerika

Guinea Ekuatorial hanya memiliki skor transparani 16, menurut Transparency International 2019, yang menunjukkan betapa korup negara ini.

Skor transparansi negara tersebut sama dengan beberapa negara, di antaranya Venezuela, Sudan, dan Afghanistan.

Menurut data tersebut, negara-negara yang dianggap lebih korup daripada Guinea Ekuatorial hanyalah Yaman, Suriah, Sudan Selatan, dan Somalia.

Korupsi tumbuh subur di negara ini, bahkan Presidennya, Teodoro Obiang, telah banyak dituduh melakukan korupsi.

Meski begitu, ia tetap masih berhasil mempertahankan kekuasaanya dan menjadi Presiden terlama, bahkan setelah serangkaian upaya kudeta untuk menggulingkannya.

Teodoro Obiang sendiri merebut kekuasaan dari Pamannya pada tahun 1979 dalam sebuah kudeta.

Pamannya, presiden pertama Francisco Macias Nguema, adalah presiden memerintah negara kecil ini sejak merdeka pada tahun 1968.

Sementara itu, pada 2012, Obiang yang saat itu berusia 79 tahun, menunjuk putranya menjadi deputi perdana menteri.

Baca Juga: 200 Ton Emas di Kapal Harta Karun Rusia yang Sengaja Ditenggelamkan Agar Tidak Jatuh ke Tangan Jepang Ini Ditemukan di Korea, Benarkah Demikian atau Hanya Publisitas Menaikkan Saham?

Itu dilakukan dalam rangka perombakan kabinet yang berlangsung pada Selasa (22/5/2012) di Malabo, ibu kota negara itu.

Para analis menilai penunjukan Presiden ini dianggap sebagai langkah untuk melanggengkan kekuasaan agar tetap dalam genggaman keluarga.

Sang putra yang bernama Teodoro Nguema Obiang Mangue itu terkenal dengan panggilan Teodorin itu, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan.

Saat itu, ia juga diperkirakan akan menduduki posisi wakil presiden.

Benar saja, pada 2016, Teodoro menunjuk putranya sendiri yakni Teodorin Obiang sebagai wakil presiden.

Selain punya pemerintahan otoriter, berikut ini fakta memilukan dari salah satu negara paling korup di dunia tersebut:

1. Tingkat pertumbuhan per kapita tertinggi di Afrika, tapi salah satu Indeks Pembangunan Manusia terendah

Guinea Ekuatorial menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui minyak dan merupakan salah satu produsen minyak tertinggi di Afrika Sub-Sahara.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Diduga Tiba-tiba Menghilang Setelah 5 Tahun Pacari Felicia Tissue, Ini Tanda-tanda Pasangan Hanya Memanfaatkan Anda

Namun, peringkatnya 141 dari 188 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia, IPM-nya tahun 2019 adalah 0,591.

Pendapatan nasional bruto per kapita negara itu adalah $ 21.056 pada tahun 2014, memberi Guinea Ekuatorial perbedaan terbesar antara kekayaan per kapita dan skor pembangunan manusia di dunia.

2. Kurangnya akses air bersih dan malnutrisi

Pada tahun 2011 ditemukan bahwa hanya sekitar setengah daripopulasi Guinea Ekuatorial memiliki akses ke air bersih.

Dua puluh enam persen anak menderita malnutrisi, dan pertumbuhan mereka dianggap terhambat.

Negara ini juga memiliki beberapa vaksinasi terendah di dunia, dengan 25 persen anak tidak divaksinasi.

3. Tingkat pendidikan rendah

Guinea Ekuatorial memiliki beberapa tingkat pendidikan terendah di dunia, dan bahkan mereka yang bersekolah tidak tinggal lama.

Menurut UNICEF, pada 2016, 42 persen anak-anak yang mengejutkantidak bersekolah dasar, membuat peringkat negara itu berada di urutan ketujuh terendah di dunia.

Semakin memperparah masalah, hanya setengah dari siswa di sekolah dasar ini yang tamat atau lulus.

4. Populasi remaja besar dengan ketrampilan minim

Sekitar 60 persen populasi Guinea Ekuatorial berusia di bawah 25 tahun.

Karena luasnya industri minyak, penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi lainnya sangat terbatas.

Banyak anak muda mengalami kesulitan memasuki pasar karenamereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan karena rendahnya tingkat pendidikan di negara tersebut.

5. Tidak ada media swasta

Salah satu fakta paling mendesak tentang kondisi kehidupan di Guinea Ekuatorial adalah bahwa semua media di sana dikontrol secara ketat oleh pemerintah .

Tidak ada dokumen atau situs milik pribadi atau independen. Karena itu, tidak mungkin mengkritik presiden atau aparat keamanan di negara ini.

Ini, tentu saja, mempersulit berita tentang masalah Guinea Ekuatorial untuk menjangkau negara lain.

Namun, ditemukan bahwa internet digunakan untuk orang-orang yang menentang pemerintah.

Negara ini memiliki sekitar 181.000 pengguna internet dari 1,2 juta penduduknya.

6. Negara ini memiliki catatan HAM terburuk di dunia

Menurut survei tahunan Kebebasan di Dunia yang mengukur hak-hak politik dan sipil, Guinea Ekuatorial memiliki peringkat 7.

Skala tersebut adalah 1 (paling gratis) hingga 7 (paling tidak gratis).

7. Jalan dan infrastruktur

Pada awal tahun 2000-an, kurang dari seperenam jalan di negara ini telah diaspal.

Di beberapa pulau seperti Bioko, sistemnya memiliki standar yang lebih tinggi.

Dengan menggunakan aspal sebagai trotoar, kota dapat menampung lalu lintas dengan lebih baik.

Negara ini juga tidak mendapat keuntungan dari satu rel atau rel.

Pada 1980-an, beberapa pelabuhan dimodernisasi untuk mengakomodasi perdagangan negara yang meningkat.

Khaerunisa

Artikel Terkait