Intisari-Online.com -Baru-baru ini, Presiden Joe Biden memerintahkan serangan udara di Suriah.
Ini merupakan aksi militer pertama yang dibuat presiden berusia 78 tahun itu sejak dia dilantik pada 20 Januari.
Kementerian Pertahanan AS menerangkan, operasi militer itu menyasar kelompok pro- Iran di perbatasan Suriah dan Irak.
Pentagon berujar, serangan udara pada Kamis (25/2/2021) yang menurut kelompok pemantau perang Suriah menewaskan 22 milisi, adalah tanggapan rangkaian serangan roket yang menargetkan tentara AS di Irak.
Salah satu serangan itu terjadi di kompleks militer ibu kota wilayah Kurdi, Arbil, pada 15 Februari.
Rupanya, serangan tersebut menuaikritik tajam di Timur Tengah.
Biden yang saat terpilih diharapkan akan membawa perubahan yang baik pun dinilai sama saja seperti Trump.
Melansir Al Jazeera, Jumat (26/2/2021), Seyyed Mohammad Marandi, seorang profesor sastra Inggris dan orientalisme di Universitas Teheran mengatakan langkah tersebut menunjukkan bagaimana Biden dan Trump sama.
Suriah mengatakan serangan udara adalah tindakan pengecut dan mendesak Biden untuk tidak mengikuti "hukum rimba".
"Suriah mengutuk keras serangan pengecut AS di daerah-daerah di Deir al-Zor dekat perbatasan Suriah-Irak," kata Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan.
"Itu (pemerintahan Biden) seharusnya berpegang pada legitimasi internasional, bukan pada hukum rimba seperti (yang dilakukan) pemerintahan sebelumnya."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan serangan udara itu adalah "agresi ilegal" dan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional, media pemerintah Iran melaporkan.
Kementerian luar negeri Iran mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Khatibzadeh melakukan perjalanan ke Suriah tak lama setelah serangan udara.
Di sana, dia bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad dan penasihat senior presiden Bouthaina Shaaban.
Khatibzadeh mengatakan kepada para pejabat Suriah bahwa Iran akan terus mendukung pemerintah dan rakyat negara itu, menurut kementerian luar negeri.
Tak satu pun dari pernyataan yang dirilis oleh kementerian luar negeri menyebutkan aset yang didukung Iran dihantam di Suriah.
Jurnalis AS Ayman Moyeldin membuat garis waktu untuk menunjukkan kesamaan antara langkah Biden dan beberapa mantan presiden AS.
AS telah lama dikritik karena intervensi militer di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Irak dan Libya dan memaksakan perubahan rezim yang menyebabkan kekacauan politik dan ketidakstabilan.
Di AS, langkah itu juga mendapat kecaman.
Hillary Mann Leverett, CEO dari konsultan risiko politik Stratega, mengatakan meski serangan udara mengirimkan pesan tentang kesetiaan pemerintahan Biden di kawasan itu, hal itu tidak akan meredakan situasi di Timur Tengah.
“Pemerintahan Biden mencoba menggambarkan serangan militer pertama ini sebagaimana diukur dengan berkonsultasi dengan sekutu. Tapi ini tidak akan mengurangi apapun.
"Faktanya, itu menandakan pesan yang sangat kuat kepada Iran bahwa ... pemerintahan Biden sebenarnya berusaha meningkatkan tekanan dan pengaruhnya terhadap Iran."
Serangan roket terhadap posisi AS di Irak dilakukan ketika Washington dan Teheran mencari cara untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Trump.
Tidak jelas bagaimana, atau apakah, serangan itu dapat memengaruhi upaya AS untuk membujuk Iran kembali ke negosiasi tentang kedua belah pihak untuk melanjutkan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.
Mary Ellen O'Connell, seorang profesor di Sekolah Hukum Notre Dame, mengkritik serangan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
"Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memperjelas bahwa penggunaan kekuatan militer di wilayah negara berdaulat asing adalah sah hanya sebagai tanggapan atas serangan bersenjata di negara pertahanan yang menjadi tanggung jawab negara sasaran," katanya. "Tak satu pun dari elemen itu terpenuhi dalam serangan Suriah."
Justin Amash, seorang pengacara AS yang sebelumnya menjabat sebagai perwakilan untuk distrik kongres ke-3 Michigan mengatakan langkah itu tidak konstitusional.