Panel ahli hak asasi mengenai sejumlah perusahaan yang terikat dengan Tatmadaw, yang mengontrol sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka.
Mereka dituduh PBB melakukan kampanye dengan niat genosida terhadap minoritas Rohingya.
Tercatat lebih dari 730 ribu warga Rohingya, anggota minoritas Muslim di Myanmar, telah melarikan diri dari provinsi Rakhine ke Bangladesh di tengah serangan militer pada Agustus 2017 yang disebutkan PBB dan negara Barat melibatkan pembantaian massal.
Panel penyelidik PBB mengecam kekerasan tersebut dalam laporan tahun 2018 yang menyerukan isolasi ekonomi untuk militer Myanmar.
Penyelidik mengatakan tujuan dari laporan baru adalah untuk membantu negara-negara memotong ikatan ekonomi dengan perusahaan yang berhubungan dengan Tatmadaw.
"Pertama kalinya, laporan ini keluar dengan gambaran lengkap keterlibatan beberapa perusahaan Eropa dan Asia, dan membuat poin jika faktanya ada hubungan antara perusahaan itu dan pelanggaran perjanjian dan norma PBB," ujar ketua panel Marzuki Darusman yang diwawancarai di Jakarta tahun 2019 lalu.
Juru bicara Tatmadaw tidak menjawab telepon saat mereka diminta keterangan, sementara Zaw Htay, juru bicara untuk pemerintah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tidak dapat dihubungi saat itu.
Pemerintah Myanmar tapi telah mengirimkan salinan awal dari laporan PBB tersebut.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR