Intisari-Online.com - Dinas intelijen Bangladesh dilaporkan membeli alat mata-mata buatan Israel.
Padalah, negara Asia Selatan itu tidak mengakui Israel.
Penyelidikan Al Jazeera menemukan, Bangladesh telah membeli peralatan pengawasan buatan Israel yang dapat digunakan untuk memantau ponsel ratusan orang secara bersamaan.
Dokumen dan pernyataan yang diperoleh Unit Investigasi Al Jazeera menunjukkan bahwa tentara Bangladesh membeli peralatan Israel pada tahun 2018.
Melansir Al Jazeera, Selasa (2/2/2021), mereka membelinya menggunakan perantara yang berbasis di Bangkok dan perwira intelijen militer Bangladesh dilatih di Hongaria oleh para ahli intelijen Israel.
Kontrak yang diperoleh Al Jazeera mencantumkan ketentuan bahwa kedua belah pihak dalam penjualan menandatangani perjanjian kerahasiaan.
Kontrak itu juga mencantumkan negara asal peralatan itu sebagai Hongaria, meskipun rekaman rahasia menunjukkan perantara secara eksplisit mengatakan peralatan itu dari Israel.
"Kontraktor mengatakan tidak mungkin orang di Bangladesh tahu bahwa produk ini berasal dari Israel," kata sumber rahasia Al Jazeera, Sami (bukan nama sebenarnya).
Bangladesh tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan perdagangan dengannya dilarang.
Bangladesh memiliki populasi Muslim terbesar keempat di dunia dan tidak mengizinkan warganya untuk bepergian ke sana, sehubungan dengan pendudukan militer Israel di tanah Palestina.
Secara resmi, pihak Bangladesh mengatakan tidak akan mengakui Israel sampai ada negara Palestina merdeka.
Pengungkapan ini adalah bagian dari penyelidikan Al Jazeera All the Prime Minister’s Men, yang mengungkap hubungan dekat antara keluarga kriminal Bangladesh yang kuat, yang merupakan kepala tentara negara itu, dan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Investigasi mengungkapkan bahwa tokoh kunci dalam pengadaan peralatan militer adalah Haris Ahmed, seorang terpidana kriminal dan saudara laki-laki kepala tentara Bangladesh, Aziz Ahmed.
Penyelidikan mengungkapkan bagaimana keluarga Ahmed memiliki semua alat negara yang tersedia, termasuk peringanan hukuman, mendapatkan dokumen palsu dan penangkapan lawan politik.
Kontrak spyware melibatkan dokumen yang mencoba menyamarkan sifat sebenarnya dari kesepakatan tersebut dan melibatkan perusahaan depan.
Itu sebenarnya adalah kesepakatan antara badan intelijen militer Bangladesh, Direktorat Jenderal Pasukan Intelijen (DGFI), dan PicSix, sebuah perusahaan berbasis di Israel yang dijalankan oleh mantan agen intelijen Israel.
Warga negara Irlandia yang berbasis di Bangkok, James Moloney, bertindak sebagai perantara.
Kontrak akuisisi P6 Intercept ditandatangani satu hari setelah Aziz Ahmed menjadi kepala tentara Bangladesh.
Sistem pemantauan ponsel yang dibeli Bangladesh, yang disebut penangkap IMSI, sering digunakan oleh pihak berwenang untuk melacak peserta selama protes dan demonstrasi.
“Ini dari Israel, jadi kami tidak mengiklankan teknologi itu,” kata Moloney, CEO dari perusahaan yang terdaftar di Singapura bernama Sovereign Systems.
Sebelumnya, Moloney pernah mengatakan bahwa Sovereign Systems adalah bagian depan bisnis PicSix di Asia, karena banyak negara tidak akan secara terbuka melakukan bisnis dengan perusahaan Israel.
“Kami memasang intersepsi seluler atau WiFi di situs web. Kami sangat berhati-hati dengan profil publik kami,” lanjut Moloney.
“Teknologi ini sangat agresif dan mengganggu. Anda tidak ingin publik tahu bahwa Anda menggunakan peralatan itu.”
Menurut Sami, ahli intelijen Israel secara ilegal mencegat panggilan telepon di Hongaria untuk menunjukkan kemanjuran peralatan tersebut kepada petugas DGFI.
Eliot Bendinelli dari Privacy International menyebut P6 Intercept sebagai alat pengawasan massal, yang mampu melacak 200 hingga 300 ponsel sekaligus.