Intisari-Online.com - Kekacauan terjadi di negara-negara paling korup di dunia.
Merajalelanya korupsi membuat rakyat menderita, juga pemerintah sendiri kewalahan hingga harus disokong negara lain.
Hal itu seperti yang terjadi dengan Afghanistan.
Afganistan merupakan saalah satu negara paling korup di dunia.
Korupsi di Afghanistan merusak penyediaan layanan dasar, memungkinkan produksi dan perdagangan narkotika dan memicu ketidakstabilan.
Dalam jangka pendek, bantuan pembangunan resmi telah mencegah runtuhnya fungsi inti negara Afghanistan.
Namun, tampaknya negara-negara yang memberikan bantuan tersebut bia segera habis kesabaran.
Mengutip stripes.com (25/6/2020), Kegagalan Kabul untuk mengatasi korupsi akan melemahkan posisi tawar selama pembicaraan damai dan berisiko membuat marah pemerintah yang "lelah membayar tagihan Afghanistan," seorang pejabat AS memperingatkan.
"Waktu hampir habis," kata John Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan, dalam pidato yang disiarkan online Rabu.
“Pemerintah Afghanistan akhirnya harus serius menangani masalah korupsi jika ingin membawa perdamaian abadi bagi rakyatnya.”
Pemerintahan yang tidak jujur memberi kekuatan kepada kelompok militan seperti Taliban, kata inspektur jenderal, menggemakan pernyataan serupa yang dibuat oleh pejabat AS selama hampir dua dekade.
Peringatan Sopko datang seminggu setelah AS mengatakan telah mengurangi jumlah pasukan di negara itu menjadi 8.600 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan Taliban, dan setelah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan reformasi anti-korupsi Afghanistan telah melambat tahun lalu.
Ada lebih dari 6.500 surat perintah yang belum diselesaikan untuk pelanggaran terkait korupsi di Afghanistan, tetapi tidak ada batas waktu untuk melakukan penangkapan, Sopko mencatat.
Penuntutan oleh Pusat Keadilan Anti-Korupsi Kabul, yang didirikan dengan bantuan penasihat AS, turun 22% antara 2018 dan 2019, katanya. Kurang dari 1% denda yang dijatuhkan oleh pusat telah dikumpulkan, tambahnya.
Penasihat militer AS tahun lalu mengeluhkan penolakan terhadap upaya anti-korupsi, kata SIGAR dalam laporan terbarunya, yang diterbitkan pada bulan April.
Laporan itu mengutip kasus kepala pusat pelatihan militer Afghanistan.
Pejabat militer AS menemukan dia tidak memberi makan calon dan berbohong kepada penyelidik tentang perbaikan, tetapi dia dilindungi oleh pejabat pemerintah setelah korupsinya dan selanjutnya ditutup-tutupi, kata laporan itu.
Dalam contoh lain dalam laporan tersebut, militer Afghanistan pada tahun 2019 menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan pencurian bahan bakar di antara unit-unit di utara negara itu setelah upaya sebelumnya hampir mengakhiri praktik tersebut.
Para menteri pemerintah lambat bertindak terhadap pejabat yang korup setelah pemilihan umum negara itu tahun lalu, "karena khawatir akan pembalasan potensial jika nasib politik berubah," kata laporan itu juga.
Begitu parahnya korupsi di Afganistan, namun Afganistan masih di urutan ke-8 negara paling korup di dunia dengan skor transparanis 16, menurutTransparency International2019.
Masih ada negara-negara dengan skor transparansi lebih parah dibanding Afganistan, negara mana saja?
1. Somalia
Skor transparansi Somalia hanya di angka 9, di mana ini paling rendah di antara 180 negara dalam daftar menurut Transparency International
Itu menunjukkan betapa korup negara tersebut.
Korupsi adalah salah satu penyebab utama dan konsekuensi dari ketidakstabilan politik endemik di Somalia, yang menempati peringkat terbawah dari Indeks Persepsi Korupsi Transparency International setiap tahun sejak 2006.
Korupsi terjadi di semua tingkatan baik di sektor publik maupun swasta, dan terlihat dan bentuk perilaku yang diharapkan.
2. Sudan Selatan
Hanya sedikit lebih bersih dari Somalia, Sudan Selatan memiliki skor 12.
Korupsi merasuki semua sektor ekonomi dan semua tingkat aparatur negara dan memanifestasikan dirinya melalui berbagai bentuk, termasuk korupsi besar-besaran dan jaringan klientelistik di sepanjang garis kesukuan.
Sejak kemerdekaan, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk memerangi korupsi, tapi kerangka anti-korupsi Sudan Selatan masih dalam tahap awal.
Terdapat instrumen hukum, kurangnya kapasitas, sumber daya, dan politik seringkali menghambat pelaksanaan yang efektif.
3. Suriah
Skor transparansi negara ini juga rendah, yaitu 13.
Mengutip mhlnews.com, Human Rights Watch menemukan bahwa pemerintah membatasi akses organisasi kemanusiaan kepada komunitas yang membutuhkan atau diduga menerima bantuan, secara selektif menyetujui proyek bantuan, dan memberlakukan persyaratan untuk bermitra dengan aktor lokal yang diperiksa keamanannya.
Persyaratan tersebut sering kali berarti bahwa bantuan tersebut disedot melalui aparat negara yang kejam, untuk menghukum penduduk sipil yang dianggap sebagai lawan, dan memberi penghargaan kepada mereka yang dianggap setia atau yang dapat melayani kepentingannya.
4. Yaman
Skor transparansi Yaman adalah 15 menjadikan negara ini masuk 5 besar negara paling korup di antara 180 negara.
Menurut Human Rights Watch, di seluruh negeri, warga sipil menderita karena kurangnya layanan dasar, krisis ekonomi yang meningkat, pasukan keamanan lokal yang kejam, dan sistem pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan peradilan yang rusak.
Perekonomian Yaman, yang sudah rapuh sebelum konflik, telah terkena dampak yang sangat parah.
Ratusan ribu keluarga tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap, dan banyak pegawai negeri tidak menerima gaji tetap selama beberapa tahun.
Kerusakan ekonomi negara itu telah memperburuk krisis kemanusiaan.
5. Venezuela
Masih di angka belasan dari nilai sempurna 100, Venezuela memiliki skor 16.
Kekurangan obat-obatan, persediaan medis, dan makanan yang parah membuat banyak warga Venezuela tidak dapat memberi makan keluarga mereka secara memadai atau mengakses perawatan kesehatan penting.
Eksodus besar-besaran warga Venezuela yang melarikan diri dari penindasan dan kekurangan mewakili krisis migrasi terbesar dari jenisnya dalam sejarah Amerika Latin baru-baru ini.
Kekhawatiran terus-menerus lainnya termasuk kondisi penjara yang buruk, impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia, dan pelecehan oleh pejabat pemerintah terhadap pembela hak asasi manusia dan media independen.
6. Sudan
Selanjutnya, Sudan memiliki skor transparansi 16.
Transparansy International mengatakan korupsi terjadi di semua sektor dan di semua cabang dan tingkat pemerintahan.
Pegawai negeri diketahui menuntut suap untuk layanan yang secara hukum berhak diterima individu atau perusahaan; pejabat pemerintah memegang saham langsung dan tidak langsung di banyak perusahaan, yang mendistorsi pasar melalui patronase dan kronisme; dan kepala negara dan pemerintahan diyakini telah menggelapkan hingga US $ 9 miliar dari pendapatan minyak.
7. Guinea Ekuatorial
Seperti Sudan, Equatorial Guinea juga hanya punya skor 16.
Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik terus merongrong hak asasi manusia di Guinea Ekuatorial.
Korupsi tingkat tinggi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus berlanjut, termasuk penindasan terhadap kelompok masyarakat sipil dan politisi oposisi, penyiksaan, dan pengadilan yang tidak adil, menurut Human Right Watch.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari