Intisari-Online.com - Penyusutan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun di Indonesia akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan dipastikan memberikan dampak sosial yang cukup besar.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang mengatakan, setiap tahun luas area pertanian yang hilang mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar.
Padahal, menurut Budi, seorang petani paling tidak bisa panen tiga kali dalam setahun.
Dengan asumsi sekali panen 5 ton beras per hektar, potensi kehilangan produksi beras bisa mencapai 3 juta ton per tahun.
Baca Juga: Kucing Jantan Tiga Warna; Bisakah Miliki Pola Garis pada Bulunya?
Belum lagi potensi hilangnya mata pencarian masyarakat akibat alih fungsi tersebut.
Sebagaimana dilansir Kompas pada April 2018 silam, Budi mengatakan, tidak semua petani siap melakukan perubahan mata pencarian secara cepat dari pertanian ke nonpertanian.
China Justru Sebaliknya
China telah mengatakan bertujuan untuk meningkatkan hampir 25 persen lebih banyak lahan pertanian pada tahun 2021 daripada yang dilakukannya tahun ini, dalam upayanya meningkatkan ketahanan pangannya selagi virus corona pandemi mengganggu rantai pasokan.
Kementerian pertanian mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa 100 juta mu (6,66 juta hektar, 16,5 juta hektar) lahan pertanian akan ditingkatkan menjadi "standar tinggi" - naik seperempat dari target 80 juta mu pada tahun 2020, dan kira-kira sama seukuran Republik Irlandia.
Pertanian mekanis skala besar akan digunakan di lahan pertanian yang ditingkatkan untuk meningkatkan hasil panen dan produktivitas, sementara irigasi untuk 15 juta mu lahan pertanian lainnya akan ditingkatkan untuk menghemat air, kata kementerian itu.
Baca Juga: Tak Terlihat, Namun Star Syndrome Diam-diam Bisa Menjatuhkan Mentalitas Juga Karier Pemain Sepakbola
Mengakui tugas sebagai "sangat menantang", kementerian mengatakan prioritas harus diberikan kepada daerah penghasil biji-bijian untuk mengatasi kekurangan infrastruktur pertanian China dan meningkatkan kapasitas.
Dilansir dari SCMP, pengumuman kementerian itu mengikuti arahan bulan lalu dari Dewan Negara, kabinet China, kepada semua pemerintah daerah itu melarang perubahan lebih lanjut di lahan pertanian menjadi tanaman non-biji-bijian dan memerintahkan agar tanaman dipantau menggunakan teknologi penginderaan jauh satelit.
Untuk memastikan tingkat swasembada lebih dari 90 persen untuk sereal dan 95 persen untuk beras dan gandum, Tiongkok memperkuat dan memulihkan zona biji-bijian, dalam bentuk area luas lahan pertanian permanen dengan cuaca sedang, tanah berkualitas tinggi dan irigasi yang efisien.
Baca Juga: Termasuk Mampu Merespon Serangan Teroris Kurang dari 15 Menit, Inilah 9 Pasukan Khusus Terbaik India
Pemerintah juga berjanji menaikkan harga beli minimum gandum dan beras, serta terus menawarkan subsidi beras, jagung, dan kedelai.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari