Advertorial
Intisari-online.com -Tidak dipungkiri, pemerintah sudah lakukan segala cara untuk menggenjot perekonomian Indonesia tahun ini, meskipun terdampak pandemi Covid-19.
Banyak bantuan dan insentif dari pemerintah diberikan kepada rakyat setiap bulannya.
Namun uang sebanyak itu tentunya tidak jatuh dari langit begitu saja.
Ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh negara dan pemerintah.
Salah satunya adalah penambahan utang negara.
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Rachbini mengatakan nilai utang Indonesia mencapai Rp 1.530 triliun.
Jumlah tersebut sangat besar sampai ekonom senior tersebut memprediksi bahwa presiden dan pemerintahan berikutnya akan memiliki warisan utang dari pemerintahan saat ini.
"Utang ini sangat besar, di mana di masa mendatang akan menjadi warisan ke anak cucu kita, ke presiden berikutnya," kata Didik dalam Seminar Online Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi yang diselenggarakan LP3ES dan Universitas Trunojoyo Madura, Kamis (5/11/2020).
Menurut dia, utang Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Meski demikian, utang yang ada saat ini terlampau jauh bila dibandingkan dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan utang pemerintah hingga menjadi Rp 651 triliun.
"Rencananya kan pemerintahan Jokowi sebelum Covid-19 punya cita-cita, tapi akhirnya cuma harapan doang, yaitu menurunkan utangnya Rp 651 Triliun, tapi apa yang terjadi," ujarnya.
Didik pun membandingkan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, utang pemerintah Jokowi lebih besar 300 persen dari total anggaran saat SBY berkuasa.
"Seluruh anggaran SBY itu Rp 500 triliun pada waktu dia berkuasa. Pertumbuhan ekonominya itu di atas 6 persen, tentu utangnya tidak sampai segitu," tambahnya.
Berdasarkan data utang tersebut, ia berpendapat bahwa pemerintah Jokowi saat ini bertindak semaunya soal praktik pengadaan utang.
Menurutnya, hal ini karena tidak adanya kontrol, tidak ada check and balance, dan disertai kemunduran demokrasi.
Padahal, lanjut Didik, untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik adalah dengan menghadirkan demokrasi yang baik pula.
"Kebijakan ekonomi yang baik itu adalah demokrasi yang baik, ada check and balance.
"Jadi tidak ngawur. Karena sekarang orang bicara, orang melakukan kritik ditangkap dengan UU ITE dan seterusnya," jelasnya.
(Nicholas Ryan Aditya)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Utang Indonesia Diprediksi Akan Terwariskan ke Presiden Berikutnya"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini