Advertorial

Letaknya di Papua Tetapi Dikelola Orang Asing, Ternyata Inilah Asal Mula Mengapa Freeport Dikelola oleh Amerika Serikat

Muflika Nur Fuaddah
Muflika Nur Fuaddah

Editor

Intisari-Online.com - Tahun 1967 adalah periode penting bagi keberadaan Freeport di Indonesia.

Tepatnya pada 7 April atau belum genap dua bulan setelah resmi menjadi presiden kedua Indonesia, Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk menambang di Papua.

Dilansir dari Kontan, selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno sama sekali belum pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia.

Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing ( PMA) pertama di Tanah Air.

Baca Juga: Hanya Bermodalkan Gambar Wanita Cantik, Begini Cara Jitu Tentara Palestina Bikin Kalang Kabut Tentara Israel, Obrak-abrik Informasi Militer Israel dengan Trik Ini

Saat Orde Baru masih berumur jagung, ekonomi Indonesia terbilang masih karut-marut.

Meletusnya peristiwa G30S dan huru-hara di sejumlah daerah pasca-peralihan kekuasaan membuat situasi ekonomi tidak stabil.

Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.

Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.

Baca Juga: Musuh Bebuyutan dan Saling Jadi Ancaman Satu Sama Lain, Nyatanya Mengapa China Lebih Ingin Trump Menang Pilpres AS Ketimbang Biden?

Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi, termasuk membuka keran investasi bagi Freeport.

Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.

Ketika itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.

Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

Baca Juga: Covid Hari Ini 22 Oktober 2020: 10 Negara dengan Kasus Corona Terbanyak hingga AS Ingin Percepat Pengadaan Vaksin

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.

Soeharto resmikan operasional Freeport

Namun meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967, Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973.

Penambangan Ertsberg dimulai Freeport pada Maret 1973.

Baca Juga: Dirahasiakan Selama 25 Tahun, Iran Nyatanya Sudah Buat Kesepakatan untuk Impor Rudal Balistik dari Korea Utara, Klaim Beri 'Hadiah' Ini pada Kim Jong-Un Sebagai Balasannya

Pada Desember 1973 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Saat itu, Presiden Soeharto bahkan terbang langsung ke Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura.

Dalam pidatonya, Soeharto begitu tampak sumringah dengan keberhasilan pertambangan di Freeport.

Menurut Soeharto, investasi Freeport di Indonesia adalah bukti kepercayaan investor menanamkan uangnya di Indonesia.

Baca Juga: Bikin China Kebakaran Jenggot, Deplu AS Beri Lampu Hijau Soal Kesepakatan Senjata dengan Taiwan, Jual Persenjataan Canggih Senilai 1,8 Miliar Dolar Lebih!

Praktis setelah masuknya Freeport, arus investasi asing begitu deras masuk ke Indonesia, terbesar berasal dari AS dan Jepang.

Freeport diberikan izin menambah selama jangka waktu 30 tahun dalam skema Kontrak Karya (KK) yang bisa diperpanjang.

Di awal kehadirannya, Freeport juga sempat berkonflik dengan penduduk setempat, terutama Suku Amungme.

Dalam kontrak karya pertama disepakati, royalti untuk pemerintah Indonesia dari penambangan tembaga yang dilakukan Freeport sebesar 1,5 persen dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari 0.9 dollar AS/pound) sampai 3,5 persen dari harga jual (jika harga 1.1 dollar AS/pound).

Baca Juga: China Bikin Geger Lagi! Anak 14 Tahun asal China dengan Tinggi 221 Cm KiniDinobatkan sebagai Anak Tertinggi di Dunia, Sering Dikira Lebih Tua

Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1 persen dari harga jual.

Jelang Kontrak Karya berakhir, Freeport menemukan cadangan Grasberg atau tepatnya pada periode tahun 1980-1989.

Lalu pada tahun 1991, pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan Freeport terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun ke depan atau hingga tahun 2021 dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun.

Di Papua, Freeport tak hanya menambang tembaga, namun juga menambang emas dan perak.

Grasberg bahkan disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia.

Baca Juga: Tahu Tidak Bisa Menang Jika 1 Lawan 1,Australia Setuju Bergabung dengan AS, Jepang, dan Indiauntuk Serang China, Bikin Ketakutan Perang Dunia 3 Semakin Nyata

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gerak Cepat Soeharto Izinkan Freeport Menambang Emas Papua Tahun 1967"

Artikel Terkait