Pakistan Caplok Wilayah Sengketa di Kashmir yang Bisa Picu Perang dengan India, Apakah China Dalang di Balik Ini Semua?

Intisari-Online.com - Pemerintah Pakistan sedang menyelesaikan rencana untuk mencaplok wilayah Gilgit-Baltistan di Kashmir yang disengketakan sebagai bagian dari negaranya.

Tindakan ini mempertaruhkan pertarungan berisiko tinggi lainnya dengan India yang dapat menyebabkan perang.

Dilansir SCMP, Sabtu (26/9/2020), para analis mengatakan kepada This Week In Asia bahwa langkah Pakistan itu itu akan dilihat oleh India - serta Amerika Serikat - sebagai yang sangat dipengaruhi oleh China.

Sejak perdana menteri Pakistan Imran Khan mengunjungi Beijing Oktober lalu, China telah berulang kali mengangkat aneksasi Kashmir India di Dewan Keamanan PBB atas perintah Islamabad, membuat marah New Delhi.

Baca Juga: Pantas Banyak yang Mau Jadi Anggota TNI atau Cari Pasangan Prajurit, Ternyata Segini Banyak Tunjangan di Luar Gaji Pokok, Ada Tunjangan Beras hingga Lauk Pauk

Kemerosotan berikutnya dalam hubungan antara dua kekuatan terbesar di Asia kemudian berubah menjadi pertikaian militer di sepanjang perbatasan Ladakh yang disengketakan pada bulan Mei.

PERANG DUA FRONT

Langkah Pakistan untuk mengubah status Gilgit-Baltistan akan menambah kekhawatiran India bahwa mereka mungkin harus berperang di dataran tinggi, perang dua front melawan China dan Pakistan, kata para analis.

Kawasan ini juga memiliki kepentingan strategis utama bagi China.

Baca Juga: Covid Hari Ini 27 September 2020: Pasien Sembuh di Tanah Air Hampir 200.000 Orang, Tapi Nyaris 1 Juta Orang di Dunia Tewas Akibat Virus Corona

Setelah perang perbatasan China tahun 1962 dengan India, China mencapai kesepakatan penyelesaian perbatasan dengan Pakistan, menyiapkan panggung untuk aliansi dekat mereka.

Gilgit-Baltistan berbatasan dengan Daerah otonom Xinjiang Uygur dan telah menjadi satu-satunya rute akses darat China ke Laut Arab, di muara Teluk yang kaya minyak, sejak penyelesaian Jalan Raya Karakorum yang menghubungkan China dan Gilgit-Baltistan ke pedalaman Pakistan pada tahun 1978.

Sejak 2015, perusahaan milik negara Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari US $ 30 miliar untuk memperluas dan mengintegrasikan infrastruktur ekonomi Pakistan di sepanjang rute darat, yang berpuncak pada pelabuhan Gwadar yang dioperasikan Tiongkok.

US $ 60 miliar Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), yang diluncurkan lima tahun lalu, adalah program Belt and Road Initiative tunggal terbesar.

Baca Juga: Heboh! Banyak Orang Terima Notifikasi BRI SoalUang Transferan Rp2,4 Juta, Ternyata Dari Sini Asal Uang Tersebut

India dengan keras menentang proyek CPEC di Gilgit-Baltistan, yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayah Kashmir yang lebih luas.

GAME HEBAT

Ejaz Haider, seorang analis urusan strategis Asia Selatan yang berbasis di Lahore dan peserta veteran dalam dialog informal “Track 2” sebelumnya di Pakistan dengan India, mengatakan masalah Gilgit-Baltistan “tidak menyangkut aktor luar negara manapun”.

“Ini adalah pengaturan konstitusional internal, memenuhi tuntutan konstitusional masyarakat Gilgit-Baltistan,” katanya.

Baca Juga: Ups! Ingin Mendominasi Vietnam dengan Cepat, China Justru Dipukul Kalah pada Perang 1978, Jenderal Tiongkok: Capai Mimpi Perang Modern

Gilgit-Baltistan tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah Kashmir sampai direbut oleh pasukan kolonial Inggris pada akhir abad ke-19, untuk mencegah ekspansi kerajaan tsar Rusia ke arah selatan yang ditakuti ke kolonial India - persaingan geopolitik yang memunculkan frase "The Great Game".

Secara historis, wilayah itu tidak ada hubungannya dengan Kashmir atau India. Sebelum pemerintahan kolonial Inggris, itu adalah daerah terpencil dari kerajaan yang berperang yang kesetiaannya secara berkala bergeser antara Tibet, Cina, dan kerajaan Muslim di Timur Tengah dan Asia Tengah.

Kashmir tidak diciptakan sampai kolonialis Inggris "menjual" wilayah komponennya kepada seorang pangeran India, Gulab Singh, pada tahun 1846.

Baca Juga: Saat Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS dan India: Krisis Tak Hanya di Indonesia

HAK REPRESENTASI

Rencana Pakistan untuk menjadikan wilayah itu sebagai provinsi sementara akan membuat sekitar 1,5 juta penduduknya diberikan hak-hak dasar di bawah konstitusi Pakistan untuk pertama kalinya, termasuk hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Gilgit-Baltistan juga akan diwakili oleh anggota Majelis Nasional Pakistan yang dipilih secara langsung, dan diberi perwakilan yang sama dengan empat provinsi daratan di Senat yang dipilih secara tidak langsung.

Baca Juga: Pro Kontra Pemakaian Masker Nonmedis, Jika Dipakai Lebih dari 4 Jam Ternyata Berbahaya untuk Tubuh

(*)

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari

Artikel Terkait