Advertorial
Intisari-Online.com - Timor Leste masih terjebak dalam kemiskinan.
Wilayah yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 itu masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.
Situasi pandemi pun membuat upaya Timor Leste keluar dari kemiskinan terhambat.
Mengutip Kompas.com, pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund, di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.
Selain menyebabkan besarnya pengeluaran pemerintah, pandemi juga berkontribusi pada menurunnya kunjungan turis asing ke negara itu, serta melambatnya perdagangan ekspor-impor.
Data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, menunjukkan ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.
Selama ini, Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.
Terkait perekonomian Timor Leste, rupanya organisasi ini sampai harus pecahkan rekor sumbangannya untuk Bumi Lorosae.
Baca Juga: Peduli Tubuhmu: 8 Tanda Tubuh Anda Melemah Sistem Kekebalan Tubuhnya
Melansir Macau Business (18/9/2020), Uni Eropa akan memberikan € 8,35 juta ($ 9.85 juta) dukungan anggaran langsung ke perbendaharaan Timor Lorosae.
Itu merupakan jumlah tertinggi yang pernah ada.
Selain memberikan sumbangan anggaran langsung kepada Timor Leste, Uni Eropa juga mempertahankan beberapa program dengan mitra lain.
Hal itu ditunjukkan oleh dokumen yang menyertai RUU anggaran pemerintah tahun 2020.
“Ini adalah sumber pendanaan baru yang diperkenalkan pada anggaran 2020,” menurut salah satu bunyi dokumen.
“Termasuk dalam anggaran ini dengan item operasionalnya sendiri, karena dukungannya akan digunakan langsung oleh instansi pemerintah.”
RUU tersebut, yang telah diserahkan ke parlemen, mencatat bahwa model dukungan anggaran langsung UE telah ada sejak 2014, dengan perjanjian terbaru ditandatangani pada tahun 2016, di bawah Dana Pembangunan Eropa ke-11.
Dana tersebut diarahkan ke rekening bendahara dan kemudian dibelanjakan sesuai ketentuan pemerintah.
Saat ini € 5,23 juta ($ 6,2 juta) digunakan untuk program pengelolaan keuangan publik Kementerian Keuangan, $ 2,3 juta untuk program malnutrisi Kementerian Kesehatan, dan $ 1,4 juta untuk program desentralisasi Kementerian Administrasi Negara.
Meskipun tidak dialokasikan sebelumnya, dana tersebut mencakup "tahap variabel yang bergantung pada Indikator Kinerja Utama yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan UE," catatan dokumen tersebut.
Tidak seperti mitra pembangunan lainnya, UE adalah satu-satunya yang selain mendanai beberapa program khusus, juga secara langsung menyuntikkan uang ke jenderal anggaran.
Dalam hal dukungan non-anggaran langsung, dokumen menunjukkan bahwa tahun ini UE berencana menyalurkan sebagian besar dalam bentuk bantuan langsung, sejumlah $ 18,9 juta, terhitung sepersepuluh dari total pendanaan dari mitra pembangunan.
Sejauh menyangkut implementasi, sekitar $ 3,1 juta di antaranya akan dilaksanakan oleh UE sendiri atau badan-badannya.
Sisanya dibiayai oleh UE, tetapi dilaksanakan oleh lembaga lain, khususnya dengan sekitar $ 6 juta melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar $ 3,6 juta melalui Perusahaan Jerman untuk Kerjasama Internasional (GIZ) dan $ 1,13 juta melalui Pembangunan Asia Bank (ADB).
Dokumen anggaran menunjukkan bahwa dukungan UE ditargetkan secara khusus pada program Ai ba Futuru, sebuah kemitraan untuk Proyek Agroforestri Berkelanjutan.
Uni Eropa adalah donor terbesar yang mendukung Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan untuk dilaksanakan dalam program desentralisasinya.
Selain Kementerian Keuangan, UE juga mendukung Pejabat Otorisasi Nasional di Kementerian Luar Negeri.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik dihttps://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari