"Rendahnya rasio pengetesan ini bisa menyulitkan kita untuk memeriksa apakah sebetulnya sudah melewati titik puncak pandemi atau belum secara nasional," kata Khalisa.
Khalisa menambahkan, pemerintah juga patut memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat di sebuah daerah yang menerapkan PSBB.
Menurut dia, tingkat kedisiplinan dan pelaksanaannya di tiap daerah bervariasi.
Termasuk adanya perbedaan waktu pelaksanaan seperti DKI Jakarta yang sudah mulai lebih dulu.
Baca Juga: Inilah Pentingnya Kode OTP Agar Terhindar Dari Tindak Kejahatan Siber
Kemudian Jawa Barat dan Gorontalo memulainya belakangan.
Tak hanya itu, lanjut Khalisa, buka tutupnya kebijakan transportasi publik turut memberi andil akan perbedaan kualitas PSBB di berbagai daerah.
Oleh karena itu, tak bisa menyamakan situasi Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah jauh lebih dulu menerapkan PSBB dengan disiplin.
"Berdasarkan alasan tersebut, kami menolak pelonggaran PSBB dan kembali mendesak pemerintah untuk tetap melakukan tes masif dan tracing yang agresif, sembari meningkatkan dukungan sosial ekonomi bagi warga yang terdampak Covid-19," kata dia.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini 20 Mei 2020, Ikuti Kebugaran Virtual
(Rakhmat Nur Hakim)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?
Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR