Beda Cara Jokowi Pilih Menteri di Periode Pertama dan Kedua, Terlihat dari Komposisi!

Intisari-Online.com -Kamis (3/10/2019) diIstana Negara, Jakarta adalah rapat kabinet paripurna terakhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rapat itumembahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.

Di sela rapat, Jokowi berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi dan wakilnya, Maruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober, dan segera memiliki kabinet baru. Jokowi mengingat momen lima tahun lalu saat awal pembentukan Kabinet Kerja.

Ia saat itu menyampaikan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi mengaku menyampaikan hal itu agar semuanya berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.

Baca Juga: Dari Cukur Gundul hingga Parade, Cerita Unik Cara Warga Sambut Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Kita lihat dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dan juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut selama lima tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah fondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, serta lebih merata.

Pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri.

Jokowi dalam Susun Kabinet Pemerintah juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris, dalam melakukan percepatan di bidang infrastruktur.

Selanjutnya pemerintah juga telah memulai reformasi struktural.

Baca Juga: JK Dibacakan Pantun oleh Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Ini Peran Penting Jusuf Kalla Bagi Negara

"Tetapi memang belum besar-besaran. Sehingga kita harapkan nanti di lima tahun ke depan kita akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan, prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini," kata Jokowi.

Kantongi nama menteri

Jokowi mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dalam pemilihan Kabinet Menteri Jilid II periode 2019-2024.

Bahkan, hal tersebut ia sampaikan sejak Juli 2019.

Jokowi mengatakan, dengan masuknya sejumlah nama tersebut, membuatnya lebih mudah untuk memilih.

Baca Juga: Jadi Tempat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Ini Sejarah Gedung DPR/MPR, Dibuat untuk Saingan PBB hingga Diduduki Ribuan Mahasiswa

"Soal kabinet, saat ini sudah mulai masuk nama-nama. Kita mengumpulkan pilihan, jadi memilihnya lebih mudah karena banyak alternatif," kata Jokowi.

Kemudian, saat bincang-bincang dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (14/8/2019), Jokowi mengaku telah mantap dengan nama-nama calon pembantunya di periode kedua.

"Sudah final semua. Tinggal kami umumkan. Bisa Agustus, bisa juga saat pelantikan. Semua sudah final," ujar Jokowi.

Meski belum menyebutkan nama-namanya, yang pasti Jokowi akan memasukan beberapa nama yang masih muda untuk menempati jabatan menteri.

Hal ini tidak lepas dari keinginannya untuk menjadikan pemuda agar mendapatkan peranan dalam menjadi pemimpin.

Baca Juga: 'Aku Jongkok di Sana Dekat Got dan Tempat Sampah, Menyantap Sate dengan Lahap..' Ketika Soekarno 'Dilantik' Jadi Presiden Pertama Indonesia

Kriteria menteri Jokowi

Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei 2019, Jokowi mulai disinggung soal rencana pembentukan kabinet.

Menurut Jokowi, ada dua aspek utama yang harus dimiliki jajaran kabinetnya nanti.

"Saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi.

Selain sebagai eksekutor program yang mumpuni, Jokowi juga menginginkan jajaran kabinetnya nanti bisa menangani masalah-masalah yang ada dan mampu mengeksekusinya dengan benar.

Baca Juga: Dari Cukur Gundul hingga Parade, Cerita Unik Cara Warga Sambut Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menteri-menteri yang berintegritas.

"Ya, yang lain memiliki intergritas, memiliki kapabilitas yang baik. Tapi yang paling penting adalah mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu," kata dia.

Jokowi mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Menurut dia, yang penting orang tersebut punya kemampuan seperti yang ia harapkan.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Baca Juga: Punya Gejala Penyakit Mematikan Ini, Dokter Malah Suruh Wanita Ini Untuk ‘Meditasi’

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Kriteria lainnya yang diinginkan Jokowi untuk membantunya lima tahun ke depan yakni harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Kemudian, dia harus memiliki kemampuan manajerial.

Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.

Selanjutnya, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.

"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.

Baca Juga: 4 Obat Penurun Panas Alami, dari Bawang Merah hingga Kelapa Muda, Yuk Coba!

Jokowi menyebut era globalisasi seperti sekarang diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali.

Sementara terkait kekhawatiran bahwa anak muda belum mempunyai pengalaman dalam manajemen pemerintahan, Jokowi menilai hal itu bisa diatasi dengan keberadaan para menteri koordinator.

Menko di empat bidang nantinya akan tetap diisi oleh senior yang sudah punya pengalaman panjang di bidang kerjanya.

"Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu," kata Jokowi.

Siapa yang bertahan dan hengkang?

Dari kriteria-kriteria yang disebutkan, terlihat Jokowi telah menyeleksi menteri-menterinya di periode pertama untuk berlanjut di periode kedua.

Jokowi menyebut ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet, entah di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.

Namun, ada juga menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat.

Menurut Jokowi, menteri yang bertahan adalah menteri yang jelas implementasi kebijakannya, melakukan perombakan, sekaligus melakukan perbaikan atas perombakan itu.

"Tidak hanya merombak, membongkar, tetapi juga melakukan perbaikan atas perombakan dan pembongkaran itu," ujar Jokowi.

Baca Juga: Kisah Wanita Asal Jayapura yang Seluruh Wajahnya Ditumbuhi Tumor, Kerap Merasa Malu hingga Dilempari Batu oleh Anak-anak

Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengkesekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.

Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.

Untuk mengisi kabinetnya, Jokowi juga akan menarik salah satu kepala daerah untuk menjadi menteri.

Terkait isu hangat untuk posisi Jaksa Agung, Jokowi menegaskan, Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik.

Artinya, Jokowi tak akan mengulang cerita penunjukan Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

Sebab, Prasetyo sebelumnya merupakan kader Partai Nasional Demokrat dan sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Kelihatan dari Komposisi, Terungkap Beda Cara Jokowi Pilih Menteri di Periode Pertama dan Kedua

Artikel Terkait