Advertorial

Operasi Pembantaian: Inilah Surat Telegram Tertanggal 7 Juni dari Konsulat AS di Medan Tentang Pembantaian PKI

Muflika Nur Fuaddah
Muflika Nur Fuaddah
,
Mentari DP

Tim Redaksi

Konsul AS di Medan, Robert Blackburn, melaporkan bahwa para pejabat Angkatan Darat di Medan telah menolak pemerintah daerah menggunakan kekuatan yang diklaim di bawah Komando DWIKORA.
Konsul AS di Medan, Robert Blackburn, melaporkan bahwa para pejabat Angkatan Darat di Medan telah menolak pemerintah daerah menggunakan kekuatan yang diklaim di bawah Komando DWIKORA.

Intisari-Online.com - Misteri figur yang menggerakkan aksi pembantaian setelah kudeta gagal G-30 S diungkap sejarawan.

Selama ini publik Tanah Air hanya tahu aksi pembantaian ini berlangsung spontan akibat kemarahan warga atas aksi PKI.

Namun label aksi spontan ini dipatahkan sejarawan dari Sydney Southeast Asia Centre, Jess Melvin, yang dituangkan dalam buku berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder atau 'Tentara dan Genosida di Indonesia: Tata Cara Pembunuhan Massal'.

Melalui sejumlah dokumen yang ditemukan Jess, terungkap operasi pembantaian orang-orang di berbagai pelosok Indonesia pada periode 1965-1966 dikoordinir langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno.

Baca Juga: Pengawal Pribadi Raja Salman Ditembak Mati, Ini 5 Fakta Hebat Tentangnya, Bisa Jinakkan Bom dan Terbangkan Pesawat

Menurutnya, berdasarkan beragam dokumen tersebut, dapat diketahui bahwa "militer mengaktifkan rantai komando militer yang telah dibentuk sebelum tanggal 1 Oktober (1965) untuk melakukan apa yang digambarkan sebagai operasi pembasmian".

Salah satu buktinya yakni surat telegram tertanggal 7 Juni dari Konsulat AS di Medan tentang pembantaian PKI berikut ini.

"Minggu lalu, Gubernur melarang penerbitan berita dengan alasan bahwa otoritas lokal belum memberi persetujuan publikasi."

"PKI mengendalikan Front Nasional, Front Pemuda, dan PWI secara terbuka menyerukan pelarangan dan mendukung keputusan Gubernur."

"Gubernur dan PKI tidak diragukan lagi sedang bermanuver di Jakarta, tetapi militer jelas-jelas menjadi pemenang di pertempuran pertama."

Baca Juga: Waspadalah! Kasus Terbaru: Ditinggal Sejenak untuk Tutup Garasi, Mobil Dibawa Kabur Pencuri

Konsul AS di Medan, Robert Blackburn, melaporkan bahwa para pejabat Angkatan Darat di Medan telah menolak pemerintah daerah menggunakan kekuatan yang diklaim di bawah Komando DWIKORA yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno untuk memperluas kekuatan tambahan kepada Angkatan Bersenjata dalam konteks konfrontasi militer dengan Inggris mengenai formasi Malaysia.

Pada 1 Oktober, seperti yang ditunjukkan sejarawan Jess Melvin, komandan militer lokal di Medan akan menggunakan kekuatan yang sama untuk mendeklarasikan darurat militer dan meluncurkan pembunuhan massal pertama terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung PKI.

"Keadaan darurat militer diterapkan di Sumatra, di mana komando ini beroperasi."

"Tanggal 4 Oktober, sekarang kita mengetahui militer melangkah lebih jauh, memerintahkan warga sipil untuk bergabung."

"Pada tanggal 14 Oktober, dibuat Ruang Yudha untuk mengoordinasikan operasi penumpasan ini.

"Operasi pembasmian ini diterapkan lewat berbagai rantai komando secara territorial dan struktural seperti Kodam, KOTI, RPKAD dan Kostrad dikoordinir langsung oleh Soeharto di pusat," Jess menegaskan.

Baca Juga: Penelitian Membuktikan, Orang yang Pernah Selingkuh Akan Kembali Selingkuh di Lain Waktu, Hanya Soal Waktu!

Artikel Terkait