Advertorial

Jika Masih Orde Baru, Mustahil Hadi Tjahjanto yang Berasal dari TNI AU Jadi Panglima TNI

Ade Sulaeman

Editor

Intisari-Online.com - Jika Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka Marsekal Hadi merupakan orang kedua dari jajaran TNI AU yang bisa menjabat sebagai Panglima TNI.

Orang pertama dari jajaran TNI AU yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI adalah Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (2006-2007).

Terpilihnya Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI di era pemeritahan reformasi merupakan peristiwa yang sangat bersejarah karena di era Orde Baru seorang Kepala Staf AU (Kasau) tidak mungkin menjadi Panglima TNI mengingat stigma yang sudah diberikan kepada TNI AU.

Stigma yang pernah diberikan Orde Baru kepada TNI AU adalah satuan ini dituduh telah terlibat dalam G-30-S-1965 sehingga “diperlakukan seperti anak tiri”.

(Baca juga: Luar Biasa! Bermodal Satu Tangan, Mantan Nelayan Ini Borong 5 Emas dan Pecahkan 3 Rekor ASEAN)

Meskipun berdasarkan fakta sejarah yang terlibat dalam G-30-S dari TNI AU hanya sejumlah personel saja tapi stigma yang terlanjur diberikan oleh Orde Baru itu salah satunya berakibat pada mustahilnya jabatan Panglima TNI diemban oleh Perwira Tinggi dari TNI AU.

Ketika Marsekal Djoko Suyanto terpilih sebagai Panglima TNI maka peluang Perwira Tinggi TNI AU (Kasau) untuk bisa menjabat Panglima TNI menjadi terbuka lebar.

Terpilihnya Djoko Suyanto sebagai Panglima TNI sekaligus menandakan bahwa stigma negatif yang pernah diberikan oleh Orde Baru juga telah hilang.

Bahkan pemerintah sendiri saat itu memberlakukan sistem keadilan bahwa jabatan Panglima TNI diterapkan secara bergilir atau “urut kacang”.

Artinya setelah Panglima TNI dijabat Jenderal dari TNI AD, Panglima TNI selanjutnya dijabat oleh Jenderal dari TNI AU lalu TNI AL dan sebaliknya.

Tapi sistem jabatan Panglima TNI secara urut kacang itu ternyata tidak berjalan mulus mengingat Panglima TNI pemilihannya berdasar hak prerogatif Presiden dan harus mendapat persetujuan dari anggota MPR/DPR.

Ini berarti pemilihan Panglima TNI memang sangat ditentukan oleh kondisi politik negara dan bukan hanya berdasar sistem giliran saja.

Sejak Marsekal Djoko Suyanto terpilih menjadi Panglima TNI selama satu tahun, tanda-tanda Perwira Tinggi TNI AU dalam hal ini Kasau yang akan menjabat Panglima TNI ‘’secara urut kacang’’ teryata tidak pernah tampak.

(Baca juga: Hadi Tjahjanto Berada dalam ‘Pulung’ dan Kondisi Politik yang Tepat untuk Menjadi Panglima TNI)

Lalu mulai muncul khasak-khusuk jangan-jangan peluang Perwira Tinggi TNI AU untuk menjabat Panglima TNI menjadi sulit lagi terkait isu bangkitya PKI yang dalam tahun 2016-2017 kembali gencar digembar-gemborkan.

Tapi stigma “mematikan” yang pernah menggelayuti TNI AU itu akhirnya sirna karena peluang Perwira Tinggi TNI AU untuk menjabat Panglima TNI kembali terbuka lebar.

Dengan demikian jika Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, stigma bahwa TNI AU pernah terlibat dalam G-30-S diharapkan tidak akan pernah muncul lagi.

Artikel Terkait