Bermula dari kejatuhan Kekaisaran Rusia, pasar gelap yang baru ini jauh mengungguli praktek serupa yang sudah tumbuh subur di kala pemerintahan Leonid Brezhnev. Ada kesan pemerintah memberi angin kepada mafia ini sebagai perwujudan untuk melemahkan ekonomi terpusat, dengan cara mempermudah pembelian barang-barang.
Alhasil, tangan-tangan kotor ini bisa membeli proteksi, melakukan penyelundupan, serta penyuapan saluran menuju Kremlin. Akhirnya, muncullah apa yang dinamakan korruptsiya ala komunis, yakni kolusi dan monopoli kekuasaan bersama antara para politikus dan penjahat.
Tak terlalu salah, memang, kalau suatu ketika Boris Yeltsin sampai berkata, "Korupsi kini semakin menggerogoti negeri ini dari atas sampai bawah."
Baca juga: 3 Senjata Uni Soviet yang Ditakuti Nazi, Salah Satunya Jet ‘Si Bungkuk’!
Pada tahun kejatuhan komunisme, 1991, Kementerian Dalam Negeri Sovyet mensinyalir, sekitar separuh pendapatan rata-rata fungsionaris pemerintahan berasal dari suap. Pada dekade akhir 1980-an, kantor Kejaksaan Agung Sovyet mencatat 225.000 pegawai pemerintah terjerat penggelapan, termasuk 18 orang pegawai Departemen Pemberantas Korupsi.
Yang ironis, 20.000 perwira polisi dipecat karena terbukti berkolusi dengan mafia. Jumlah yang terkumpul sampai tahun 1991 ini dua kali lipat pada masa Brezhnev.
Begitu parahnya mental aparat saat itu, sampai Alexander Gurov, kepala Departemen Keenam Pemberantasan Organisasi Kejahatan Kementerian Dalam Negeri, memperkirakan empat dari lima pegawainya terlibat kasus suap.
Kuasai 40% GNP
Itulah gambaran borok kronis ulah mafia yang meliputi aspek ekonomi, sistem perbankan, serta institusi politik.
Baca juga: Cantik Namun Mematikan, Inilah Roza Shanina Sniper Wanita Terbaik Milik Soviet
Antara tahun 1989 dan 1991 seiring dengan surutnya komunisme, mafia mulai unjuk gigi dengan aset mulai 1 sampai 130 miliar rubel. Jumlah yang sama dengan defisit nasional Sovyet.
"Di tahun-tahun mendatang jumlah kotornya bisa mencapai 200 miliar rubel," ujar Gurov di tahun 1991. "Dengan demikian organisasi kejahatan ini akan mampu menguasai 30 - 40% GNP negara."