Era Orde Baru menandai transisi dari kebijakan utang ekspansif ke pengetatan anggaran dan disiplin fiskal. Upaya ini membuahkan hasil dengan menurunnya rasio utang terhadap PDB.
Namun, di sisi lain, kritik muncul terkait utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar yang kurang transparan dan berorientasi pada kepentingan tertentu.
Memasuki era Reformasi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis ekonomi berkepanjangan di tahun 1998. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, utang swasta yang tinggi membebani sektor keuangan, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah melanda.
Di tengah situasi genting ini, Indonesia terpaksa mencari bantuan keuangan dari luar negeri. Dana Talangan Moneter Internasional (IMF) menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan perekonomian.
Namun, bantuan ini tak lepas dari konsekuensi penerapan kebijakan ekonomi ketat yang berdampak pada rakyat, seperti pengurangan subsidi dan reformasi struktural yang menyakitkan.
Era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, menandai periode penting dalam sejarah utang luar negeri (ULN) Indonesia. Di satu sisi, era ini diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas politik yang terjaga. Di sisi lain, era ini juga diwarnai dengan peningkatan ULN yang signifikan, dengan berbagai konsekuensi yang kompleks.
Kebijakan Utang di Era Orde Baru
Strategi Pembangunan: Utang menjadi salah satu instrumen utama untuk membiayai strategi pembangunan jangka panjang pemerintah. Dana pinjaman digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan raya, bendungan, dan pembangkit listrik, serta untuk mendukung sektor industri dan pertanian.
Kerjasama Internasional: Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Klub Paris, untuk mendapatkan pinjaman dan bantuan keuangan.
Penerapan Pelita: Utang juga dimanfaatkan untuk membiayai Pelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang menjadi cetak biru pembangunan nasional di era Orde Baru.
Dampak Kebijakan Utang: